REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mabes Polri berharap semua elemen masyarakat, menerima penundaan jilbab bagi polwan saat bertugas.

Meski Telegram Rahasia (TR) berisi penundaan jilbab menimbulkan kesan kaku dari Korps Tri Brata akan busana anggotanya, namun Polri masih memberikan kelonggaran. Wakapolri Komjen Oegroseno mengatakan, setiap polwan yang memang berkehendak tulus berjilbab dapat melaksanakan keinginan tersebut dengan satu cara.

"Misalnya ada yang ingin tetap berjilbab, minta dijadikan BKO (diperbantukan) ke satuan lain (reserse dan intel) saja. Kalau ternyata cocok, nah nanti silakan ke depannya (akan pindah permanen atau tidak)," ujar Wakapolri di Mabes Polri Jakarta Selatan, Kamis (5/12).

Wakapolri menjelaskan, BKO merupakan mutasi sementara yang sifatnya membuat anggota alih tugas ke satuan lain. Bagi polwan yang hendak berjilbab, satuan reserse dan intel merupakan pilihan tepat. Sebab, menurut Wakapolri, di satuan ini polwan dapat mengenakan baju bebas termasuk menggunakan jilbab.

"Seperti itu saja caranya, tidak usah dibuat repot," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika