REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penyidikan dalam kasus suap aktivitas sektor hulu migas di SKK Migas dan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk tersangka Rudi Rubiandini.
"Kita belum bisa simpulkan demikian. Tapi sampai hari ini, kelihatannya hanya segelintir orang saja. Siapa segelintir itu, ya penguasa, pengusaha, orang-orang di DPR," kata Ketua KPK, Abraham Samad yang ditemui di sela-sela acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (4/12).
Samad menjelaskan tim penyidik melihat masih banyak hal yang perlu didalami dan ditelusuri untuk mengungkap kasus ini. Penyidik juga tidak akan berhenti pada kasus suap terhadap Rudi Rubiandini dan akan membongkar seluruh kasus-kasus korupsi di sektor migas.
Pasalnya sektor migas merupakan sektor pendapatan negara yang terbesar sehingga perlu diawasi dari tindak pidana korupsi. Mengenai adanya dugaan pemberian uang Tunjangan Hari Raya (THR), pihaknya juga masih melakukan pendalaman, terutama adanya uang yang mengalir ke Komisi VII DPR.
KPK ingin memastikan dan ingin mengetahui lebih detail terkait THR itu. Jika ada anggota DPR yang menerima maka akan segera dipanggil KPK untuk pemeriksaan. KPK akan mengkonfirmasi apakah uang mengalir ke Komisi VII itu didapatkan secara sah atau tidak.
"Kalau ternyata dalam perjalanannya mereka terima, maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab secara hukum," tegas Samad.
Sebelumnya dalam sidang kasus suap SKK Migas di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis (28/11) lalu, pelatih golf Rudi Rubiandini, Deviardi alias Ardi mengaku pernah mendapatkan telpon dari Widodo Ratanachaitong. Pembicaraan ini terkait dengan tender minyak yang akan dibuat arisan.
"Bahwa minyak itu bakal dibuat arisan dalam arti biru bakal dikasih satu, merah bakal dikasih satu, kuning dikasih satu, hijau dikasih satu. Widodo yang menyampaikan kepada saya," kata Ardi dalam persidangan beberapa waktu lalu.
Warna-warna yang disebut Ardi diduga merupakan simbol warna dari partai-partai di DPR yaitu biru untuk Partai Demokrat, merah untuk PDI Perjuangan dan kuning untuk Partai Golkar. Partai-partai ini akan membawa satu perusahaan yang akan digilir untuk mendapatkan tender minyak seperti arisan yang disebutkan Ardi.
Baik PDI Perjuangan, Partai Golkar dan Partai Demokrat masing-masing membantah adanya aliran uang dari SKK Migas ke anggotanya di Komisi VII DPR.
Dalam BAP Rudi Rubiandini yang tersebar di kalangan wartawan, Sutan Bhatoegana meminta uang Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Rudi melalui anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat, Tri Yulianto.
Sutan juga telah membantah permintaan uang THR ini. Tri Yulianto sendiri mangkir dalam panggilan pemeriksaan hari ini dan akan dipanggil ulang pada Jumat (6/12) depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika