REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam hasil survei Corruption Perception Index (CPI) 2013 atau Indeks Persepsi Korupsi, Indonesia meraih nilai yang sama seperti tahun lalu yaitu 32 poin dengan peringkat 114 dari 177 negara.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad meminta kerja sama semua pihak agar nilai indeks ini dapat meningkat pada tahun depan.
"Kami harap virus integritas bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kalau sudah bisa di seluruh pemda, seluruh korupsi bisa ditekan, tidak ada lagi korupsi kecil-kecilan. Jadi IPK (CPI) kita bisa meningkat tahun depan," kata Samad dalam jumpa pers Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (4/12).
Samad menambahkan setiap kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah harus mampu mengimplementasikan Sistem Integritas Nasional (SIN) seperti bagaimana proses rotasi, mutasi dan promosi yang berjalan adil dan transparan, tidak berdasarkan suka atau tidak suka.
Selama ini Pemprov DKI Jakarta menjadi role model dalam pelaksanaan SIN seingga diharapkan dapat menular ke pemda lain dan serta kementerian atau lembaga.
Hasil survei CPI 2013, ia melanjutkan, menandakan sistem pelayanan publik di Indonesia masih kurang baik karena masih terjadi kebocoran dan pungutan liar. Perbaikan sistem dalam pelayanan publik yang harus diperbaiki agar meningkatkan nilai indeks persepsi korupsi Indonesia.
Sementara itu Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB), Azwar Abubakar mengatakan jika membicarakan korupsi pada penyelenggara negara akan luas sekali.
Maka itu saat ini pemerintah sedang mempertajam sistem untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam sistem penyelenggara negara.
"Bicara birokrasi, korupsi masuk mulai rekrutmen, jadi rekrutmen harus bersih dari KKN, promosi juga demikian. Juga harus bertahap sejahterakan penyelenggara negara jadi minta dukungan juga dari pers kalau ada penyesuaian biaya jangan diprotes," imbuhnya.
Sedangkan Gubernur DKI Jakarta, Joko 'Jokowi' Widodo mengatakan selama ini rekrutmen birokrasi di Pemprov DKI Jakarta sudah terbuka dan transparan. Hal ini dapat dilihat dalam proses lelang jabatan untuk lurah dan camat serta yang saat ini dilakukan untuk kepala sekolah dan kepala puskesmas.
Dengan proses lelang jabatan ini, diharapkan dapat menemukan sumber daya manusia (SDM) para pejabat yang mau melayani masyarakat.
Selain itu seluruh pendapatan seperti pajak hotel, restoran, jasa hiburan dan parkir juga dilakukan secara transparan dan masyarakat dapat memantaunya.
"Terakhir adalah manajemen kontrol yang harus diperkuat, dicek data dan lapangan. Tadi saya cek setengah delapan (pukul 07.30 WIB) di keluruhan, di kecamatan, di pelabuhan dan ini tidak bisa setahun sekali, tapi harus setiap hari. Dengan SIN yang dibangun KPK, kita akan jadi negara makmur, bersih dan sejahtera," kata Jokowi menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
