REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemenkes meminta penyelenggara untuk menghentikan kampanye Pekan Kondom Nasional menggunakan bus. Ini menyusul tingginya penolakan masyarakat terhadap program tahunan tersebut.
"Yang dihentikan hanya bus bertuliskan Pekan Kondom Nasional karena komunikasi, informasi dan edukasi ini sudah dilakukan sebelumnya," kata Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Tjandra Yoga Aditama di Jakarta, Rabu (4/12).
Ia menambahkan, Pekan Kondom Nasional bukan kegiatan yang diadakan oleh kemenkes. Melainkan diprakarsai dan dilaksanakan oleh perusahaan swasta DKT Indonesia. Ini merupakan distributor kondom di Indonesia dengan sepengetahuan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN).
"Kita telah mengadakan pertemuan dengan DKT Indonesia dan KPAN dan diperoleh penjelasan, acara Pekan Kondom Nasional merupakan kegiatan rutin yang telah dilakukan DKI Indonesia sejak 2007 dalam rangka peringatan Hari AIDS Sedunia," katanya.
Menurutnya, bus kampanye program Pekan Kondom yang ditentang sebagian masyarakat karena menampilkan gambar Duta Kondom Julia Perez dalam pose vulgar.
Bus itu hanya ada satu dan sempat berkampanye sehari. Namun, langsung ditarik karena muncul penolakan dari masyarakat yang menuding kegiatan kampanye juga disertai pembagian kondom gratis.
"Menurut laporan DKT tidak ada pembagian kondom gratis, tidak ada mobil masuk kampus perguruan tinggi di luar Jakarta. Karena mobilnya cuma satu dan di Jakarta saja," kata Tjandra.
Bus tersebut, katanya, hanya memiliki fasilitas komunikasi, informasi dan edukasi mengenai HIV/AIDS. Seperti leaflet untuk dibagikan ke masyarakat.
Sekretaris KPAN Kemal Siregar menambahkan, program edukasi mengenai HIV/AIDS yang dihentikan hanya yang sifatnya kontroversial, seperti bus. Namun program lainnya akan tetap dijalankan.
Kemal juga mengatakan memang ada ada pembagian kondom. Namun hanya kepada populasi kunci dan tidak kepada masyarakat luas. Apalagi kepada mahasiswa seperti berita yang beredar. "Bagi kondom ke masyarakat hanya di titik-titik lokasi yang berisiko tinggi," kata Kemal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika