Rabu 04 Dec 2013 05:50 WIB

'Bubarkan Pekan Kondom Nasional'

Seorang aktivis berunjuk rasa menolak sosialisasi kondom. Mereka mengecam kebijakan pemerintah yang menggelar kampanye kondom bagi remaja karena dianggap melegalkan perzinaan.
Foto: Antara
Seorang aktivis berunjuk rasa menolak sosialisasi kondom. Mereka mengecam kebijakan pemerintah yang menggelar kampanye kondom bagi remaja karena dianggap melegalkan perzinaan.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Korps PMII Putri Jawa Timur meminta Pekan Kondom Nasional (PKN) yang salah satunya diisi dengan pembagian kondom secara gratis agar dibubarkan, karena menuai protes dari berbagai kalangan.

"Kami tidak setuju bagi-bagi kondom gratis itu diberikan kepada generasi muda. Program itu malah akan merusak moral generasi muda," kata Ketua Korps PMII Putri (Kopri) Jawa Timur Athik Hidayatul Ummah di Surabaya, Rabu.

Oleh karena itu, ia mendesak Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi segera membubarkan Pekan Kondom Nasional 2013, karena kegiatan itu bisa menjadi bentuk pembenaran terhadap muda-mudi untuk melakukan seks bebas.

Menurut dia, program PKN sangat tidak tepat sebagai edukasi reproduksi, apapun alasannya, termasuk alasan untuk mengurangi penularan HIV/AIDS di Indonesia, karena yang terjadi akan justru menjerumuskan generasi muda. "Seharusnya pencegahan melalui perubahan perilaku lebih ditekankan, bukan bagi-bagi kondom gratis, apalagi sasarannya kaum muda, sehingga penyuluhan tentang bahaya HIV/AIDS sebagai dampak ikutan dari seks bebas justru lebih penting," katanya.

Ia mengatakan banyak hal yang bisa memengaruhi meningkatnya seks bebas di Indonesia, di antaranya tayangan televisi yang mengumbar aurat dan video porno yang bebas diakses, terutama oleh kalangan muda. "Karena itu, semua pihak yang berwenang terhadap masalah itu hendaknya perlu melakukan tindakan untuk menyelamatkan generasi muda Indonesia, apalagi seks bebas itu mengakibatkan angka penularan HIV/AIDS meningkat. Ini berbahaya," katanya.

Terkait hal itu, psikolog muda tersebut mendesak DPR untuk memanggil Menkes guna melakukan klarifikasi soal program tersebut. "Menkes harus bertanggung jawab. DPR perlu segera memanggil Menkes," katanya.

PKN digagas oleh Kementerian Kesehatan dan dilaksanakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN), serta salah satu produsen kondom.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement