REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Sebanyak 60 persen warga Sleman tidak memiliki jaminan asuransi kesehatan. Lantaran hal itu, Wakil Bupati Sleman, Yuni Satia Rahayu meminta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat menjangkau seluruh warga Sleman.
"Saya berharap program JKN menjadi langkah strategis untuk memberikan layanan jaminan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat Sleman," ujarnya dalam sosialisasi JKN di Rumah Dinas Bupati Sleman, Selasa (3/12).
Data dari Pemerintah Kabupaten Sleman menyatakan peserta jaminan kesehatan setempat terdiri dari Jamkesda miskin sebanyak 72.011 jiwa. Selain itu, warga Sleman tercatat sebagai peserta Jamkesda rentan miskin sebanyak 64.138 jiwa, peserta Jamkesos miskin sebanyak 19 ribu jiwa, Jamkesos Kader sebanyak 7.503 jiwa dan Jamkesda mandiri sebanyak 24 ribu jiwa.
Sementara itu, warga Sleman yang menjadi peserta askes sebanyak 139.863 jiwa, peserta jamkesmas 317.180 jiwa, peserta Jamsostek: 25.792 jiwa dan peserta TNI/POLRI sebanyak. 8.479. Data tersebut menyebut dari 1,13 juta jiwa penduduk Sleman, baru 40 persen yang telah memiliki jaminan kesehatan.
Program JKN akan mulai diterapkan pada 2014 mendatang. Pemerintah Sleman mengklaim menggalakkan sosialisasi kepada kelompok informasi desa dan perangkat desa.
Kepala Cabang Askes Yogyakarta, Donni Hendrawanmengatakan Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Secara operasional, pelaksanaan JKN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan serta Roadmap JKN.
"Tahun 2014 mendatang akan dilakukan reformasi jaminan kesehatan nasional. Mulai 1 Januari 2014 seluruh masyarakat akan dijamin kesehatannya dengan Jaminan Kesehatan Nasional," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika