REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Munculnya Telegram Rahasia (TR) ke setiap Polda yang melarang kembali Polwan menggunakan jilbab menuai kecaman. Indonesia Police Watch (IPW) mengecam TR tersebut, dan meminta Polri segera mencabut aturan penundaan penggunaan jilbab.
Komisioner IPW, Neta S Pane mempertanyakan munculnya telegram penundaan kembali penggunaan jilbab tersebut. Menurut Neta sikap Mabes Polri yang mengeluarkan telegram rahasia penundaan penggunaan jilbab Polwan sangat disayangkan.
"Seharusnya elit-elit Polri justru mendukung penggunaan jilbab ini," ungkapnya, Ahad (1/12). Apalagi, ia menambahkan, para Polwan sudah hampir lima tahun berjuang untuk diijinkan memakai jilbab. Hingga akhirnya Kapolri Timur Pradopo dan Kapolri Sutarman mengijinkannya.
Karenanya, dengan muncul kembali himbauan penundaan penggunaan jilbab dari Mabes Polri ini, IPW mendesak Mabes Polri segera mencabut telegram rahasia itu. Sebab, telegram rahasia ini sangat tidak masuk akal, ditengah penggunaan jilbab sudah dijalankan di berbagai polda pasca Kapolri Sutarman mengijinkannya.
Neta menilai alasan dikeluarkannya telegram rahasia itu karena penggunaan jilbab itu tidak seragam, pun tidak mendasar. "Seharusnya, Mabes Polri cukup mengeluarkan telegram rahasia ketentuan pemakaian jilbab, baik dari sisi bentuk, warna atau model sehingga ada keseragaman," kata dia.
Jika Polri punya dana yg cukup, pengadaan jilbab tsb bisa diberikan oleh institusi. Jika Polri pun tidak memiliki anggaran, menurut dia, biarkan masing-masing Polwan membeli atau membiayainya. "Ketiadaan biaya dan kekurangteraturan seharusnya bukan menjadi alasan bagi elit Polri."
Terlebih Kapolri Sutarman sudah mengijinkan para Polwan untuk menggunakan jilbab. IPW menilai penggunaan jilbab di lingkungan Polwan menjadi hal yg sangat penting di tengah terpuruknya citra Polri saat ini.
Dengan banyaknya para Polwan menggunakan jilbab, publik akan menilai bahwa ada perubahan moral yang signifikan di lingkungan kepolisian, minimal warga yg berurusan dengan polisi merasa nyaman, tidak ada kekhawatiran akan disiksa atau dipungli. Bahkan publik akan merasakan nilai-nilai agamis dan kemanusiaan akan melekat di tubuh korps kepolisian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika