REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemasangan alat untuk memantau pengisian BBM bersubsidi yang jadwalnya berakhir 30 November kemarin dikeluhkan sejumlah warga. Layanan gratis tersebut dinilai kurang sosialisasi juga kurang maksimal.
Iwan Ruby (63 tahun), pengendara roda empat yang ditemui di SPBU 31 Utan Kayu, mengatakan, saat ingin memasang alat Radio Frequency Identification (RFID), dia harus antre dari pukul 07.00 WIB hingga siang hari.
"Hanya ada tiga petugas yang menangani pelayanan program RFID di SPBU Utan Kayu,’’ ujar Iwan, Ahad (1/12).
Padahal, ada puluhan warga yang harus menunggu giliran pemasangan alat tersebut. Dari pantauan Republika di SPBU 31 Utan Kayu, sejumlah pengendara roda empat terlihat menunggu. Mereka sudah mempersiapkan persyaratan di antaranya STNK dan KTP.
Program Yoga Prasetyo, petugas dari PR Inti, mengatakan, pemasangan RFId terbuka di beberapa posko SPBU khususnya di DKI Jakarta.
"Pemasangan RFId dalam program sistem monitoring dan pengendalian BBM adalah gratis untuk kendaraan roda empat di Indonesia. Program ini berdasarkan Peraturan BPH Migas nomor 6 tahun 2013," kata Yoga.
PT Inti (Persero) adalah pihak yang melakukan pemasangan RFID pada kendaraan roda empat berdasarkan program sistem monitoring dan pengendalian (SMP) yang dilakukan PT Pertamina (Persero). Perusahaan ini melakukan pemasangan RFID di 100 juta unit kendaraan dan 92 ribu nozel di SPBU. Pertamina menargetkan pemasangan RFID ini akan selesai secara seluruhan pada 2014.
Saat ini pemasangan masih dikhususkan di daerah DKI Jakarta. Pemasangan alat ini dimulai pada 30 Oktober sampai 30 November 2013 di DKI Jakata. Sementara untuk seluruh Indonesia, ditargetkan berlangsung sampai Juli 2014.
Menurutnya, pemasangan hanya butuh waktu sekitar 5-10 menit.
Setelah DKI Jakarta dinyatakan sudah siap, menurutnya, sosialisasi sudah dilakukan dan selesai, maka untuk pembeli BBM bersubsidi di DKI Jakarta wajib ada RFID.
"Apabila ada kendaraan tidak memiliki RFID maka tidak bisa mengisi BBM bersubsidi dan hanya dipersilakan mengisi BBM non subsidi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika