REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Pusat Data Bersatu menyatakan masyarakat ibukota tidak puas dengan penanganan kemacetan dan penataan masalah angkutan umum yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Setahun Jokowi-Basuki menjalankan pemerintahan, dari hasil survei, 61,5 persen responden menyatakan tidak puas dengan kinerja mereka dalam penanganan kemacetan dan masyarakat yang tidak puas dalam pembenahan angkutan umum sebanyak 50,8 persen," ujar Kepala Pusat Data Bersatu Didik J. Rachbini dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (29/11).

Sedangkan sebanyak 33,8 persen responden menyatakan puas dan tidak tahu sebanyak 4,6 persen dalam penanganan kemacetan dan 43,1 persen masyarakat puas dan tidak tahu sebesar 6,2 persen dalam pembenahan angkutan umum.

Ia mengatakan meskipun masyarakat tidak puas terhadap masalah utama seperti kemacetan dan angkutan umum, sosok Jokowi tetap disukai oleh masyarakat seperti terlihat dalam berbagai survei. "Namun jika masalah utama ini tidak bisa diatasi maka popularitasnya bisa menurun," ujar dia.

Sementara itu, masyarakat puas terhadap kinerja Jokowi-Basuki pada bidang-bidang pendidikan, kesehatan dan sektor informal. "Yang penting masyarakat puas dengan program Jokowi-Ahok itu pada bidang kesehatan, penataan pedagang kaki lima, birokrasi, maupun pendidikan," kata dia.

Peneliti PDB Agus Herta mengatakan survei ini dilakukan di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan metode Telepoling secara acak. Waktu pengumpulan data pada tanggal 11? 13 Oktober 2013.

"Jumlah responden sebanyak 500 dengan margin of error sebesar 4,5 persen. Metode ini tidak mengurangi keilmiahan, karena masyarakat yang diminta itu well-informed karena mereka lebih melek informasi dan mewakili masyarakat yang menggunakan telepon, sehingga telepoling ini tidak bisa diremehkan begitu saja," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika