REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anis Matta menegaskan, calon presiden yang diusung partai yang dipimpinnya tidak harus menduduki jabatan tertinggi alias Presiden PKS.
"Capres PKS tidak harus Presiden PKS," katanya saat ditemui dalam acara Kompas 100 CEO, Jakarta, Rabu (27/11).
Anis berkata, PKS menyerahkan kedaulatan mengusung capres PKS dari kader-kader di lapangan. Menurutnya, DPP hanya akan memfasilitasi proses tersebut. "DPP memfasilitasi siapa yang dianggap pantas untuk ditetapkan sebagai capres dari PKS," katanya.
Hal tersebutlah yang membedakan sistem pencapresan PKS dengan konvensi yang diusung Partai Demokrat. Jika konvensi membuat capres bertarung dua kali yakni internal partai dan secara riil. Sedangkan PKS langsung bertarung ketika pemilu dilaksanakan.
Hanya saja, Anis menegaskan capres dari PKS belum benar-benar diusung. Sebab, PKS harus membaca dan memetakan kondisi setelah pemilihan legislatif pada April mendatang. Hal tersebut juga berlaku untuk rencana koalisi dengan partai lain.
"Ditentukan setelah pemilihan legislatif, petanya baru keliharan. Saya kira, semua partai masih konsentrasi pada pemenangan pemilu dulu baru memikirkan koalisi," katanya.