REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, meminta masyarakat mewaspadai adanya usaha deparpolisasi atau menghilangkan kepercayaan publik pada partai politik untuk melemahkan posisi partai dalam sistem demokrasi Indonesia.

"Ide itu (deparpolisasi) harus dikoreksi dan diingatkan karena berbahaya sehingga menyebabkan ketidak-percayaan masyarakat kepada partai," kata Hidayat di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan apabila rakyat sudah menolak keberadaan partai dalam sistem demokrasi maka mereka akan memilih anarkisme, terorisme atau tirani dalam kehidupannya. Karena, menurut dia, apabila keberadaan partai dihancurkan maka demokrasi akan hancur.

"Kalau ada ide seperti itu, maka saya menolak keras," tegasnya.

Hidayat mengetahui bahwa ada pihak-pihak yang tidak nyaman dengan keberadaan partai lalu melakukan deparpolisasi. Selain itu, menurut dia, ada pihak yang tidak ingin kekuasaanya diganggu dengan sistem demokrasi dan parlemen yang kuat.

"Ada juga yang merasa belum kebagian 'kue' reformasi dan akhirnya mereka ingin partai hanya sebagai stempel seperti zaman orde baru," ujarnya.

Dia memahami ada masalah di internal partai politik dalam sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia. Namun, menurut dia, deparpolisasi bukan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut karena bisa dilakukan pembenahan mendasar dan menyeluruh di internal partai.

"Parpol ada masalah dan tidak berkualitas, namun itu harus diperbaiki terus menerus dan bukan dengan menghilangkan kepercayaan publik pada partai. Apakah kita mau menjadi negeri yang otoritarian," ujarnya.

Dia mengatakan masyarakat mengkritisi partai politik merupakan hal yang wajar sebagai bentuk perbaikan terus menerus. Selain itu, menurut dia, partai tidak boleh menjadikan deparpolisasi sebagai kambing hitam atas permasalahan internalnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika