REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Format demokrasi keterpilihan yang saat ini difasilitasi oleh negara, dinilai hanya menyengsarakan rakyat. Sekjen Center for Information and Cultural Studies (CICS) , Hidayat Nahwi Rasul, mengungkapkan sedikitnya ada lima hal mengapa format keterpilihan ini dinilainya menyengsarakan rakyat.

Pertama, partai politik menjadi kehilangan ideologi. ''Parpol menjadi pragmatis, hanya menjadi kendaraan untuk mendapatkan kekuasaan. Akibatnya semua fungsi parpol macet,'' ujar Hidayat kepada Republika, Rabu (27/11).

Selain itu, pragmatisme di proses politik memberi ruang terjadinya transaksional pada konstituen,  bukan kontraktual. Kondisi ini, kata HIdayat, juga memunculkan peserta atau ffigur politik yang dilahirkan oleh uang dan massa. ''Kalau begini,  parpol lebih baik merekrut kepala preman atau kepala pasar dibanding profesor dari kampus yang tidak punya uang dan massa,'' kata Hidayat.

Kesengsaraan lain yang dimunculkan, kata alumnus Universitas Hasanuddin ini, pintu masumenjadi politisi tertutup bagi pegawai negeri sipil dan dosen. Menurutnya, ini suatu 'kecelakaan'. Karena fungsi DPR sebagai lembaga legislasi, kontrol dan budgeting itu memerlukan orang cerdik pandai dan memiliki integritas.

Ruang pragmatisme akibat dimensi keterpilihan ini, kata dia, secara tidak langsung  memberi 'karpet merah' bagi investor aatau pemodal yang bisa membeli semua proses demokrasi. ''Peserta, penyelenggara sampai pemilih, semuanya akhirnya bisa dibeli. Implikasinya nanti adalah politik balas budi,'' kata Hidayat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika