REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Ronny F Sompie mengatakan, susunan rencana anggaran untuk penyediaan jilbab bagi polisi wanita telah rampung. Detail setiap pendanaan yang dibutuhkan Polri untuk menyediakan jilbab bagi polwan juga sudah dirancang oleh tim bentukan Kapolri.
“(Rencana anggaran) sudah disusun dan telah selesai,” ujar jenderal bintang dua ini di Mabes Polri Selasa (25/11).
Ronny melanjutkan, seluruh detail rancangan anggaran itu telah diserahkan kepada DPR RI untuk kemudian disetujui. Sampai saat ini, Polri hanya tinggal menunggu persetujuan dari anggota dewan yang menggodok anggaran jilbab ini.
“Kami berikan kepada komisi III. Jadi untuk sementara tinggal menunggu aturannya keluar tergantung persetujuan anggaran,” kata dia.
Namun demikian, Ronny mengatakan, satu hal lainnya yang tak kalah penting. Dia menjelaskan, untuk sementara kebebasan yang diberikan oleh Kapolri pada polwan agar dapat berjilbab akan ditinjau ulang. Menurutnya, Mabes Polri melihat ada kekurangtertiban dari para polwan yang berjilbab.
Untuk itu, Polri hari ini Selasa (25/11), sudah mengeluarkan Telegram Rahasia (TR) untuk seluruh satuan wilayah terkait imbauan jilbab.
“Setelah diizinkan (oleh Kapolri), penggunaan jilbab polwan kurang seragam, warna-warni dan kurang baik untuk kebersamaan organisasi, jadi akan diatur lagi dengan TR,” kata dia.
Sebelumnya, polwan mendapatkan restu dari Kapolri agar dapat menggunakan jilbab saat bertugas. Namun belum ada atura yang saha terkait rest ini. Polri pun berinisiatif mengeluarkan TR berisi imbauan kepada seluruh polwan sembari menunggu rancangan anggaran jilbab disetujui DPR.
Imbauan tersebut berkenaan dengan pemberitahuan kepada seluruh anggota untuk mengikuti cara polwan di Polda Aceh dalam berjilbab. Tujuannya, agar tetap terjadi keseragaman yang memberikan kesan tertib dari polwan saat berbusana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika