REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Permasalahan guru masih cukup banyak. Persatuan Guru Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PGRI-DIY) sudah banyak memberikan masukan ke pihak pemerintah, namun tidak direspon.
Hal itu dikemukakan Ketua PGRI DIY Zaenal Fanani pada Repiblika, Senin (25/11). Permasalahan yang paling menonjol adalah kekurangan guru. Karena guru yang menjadi PNS sejak tahun 1978 sudah banyak yang pensiun.
''Apabila hal itu tidak segera diatasi, akan bahaya bagi dunia pendidikan. Karena kekurangan pendidik bisa jadi profesi guru asal dijalankan. Guru ada yang merangkap tugas sehingga hasil pendidikan tidak optimal,'' jelas Zaenal.
Saat ini di masing-masing kabupaten/kota di DIY diperkirakan kekurangan sekitar 1000 guru. Untuk seluruh DIY masih ada kekurangan sekitar 5000 guru.
Padahal guru harus kualifikasi Sarjana (S1) dan tidak sekadar siapa saja bisa menjadi guru. Bahkan di tahun 2015 akan semakin banyak lagi guru di kabupaten/kota se DIY yang pensiun.
Ia menyebutkan, masalah kekurangan guru ini disebabkan adanya peraturan dari Pemerintah Pusat yang melarang suatu daerah untuk menerima PNS bila lebih dari 50 persen dari APBD dialokasikan untuk belanja pegawai.
Belum lagi sertifikasi guru juga masih banyak yang bermasalah dari PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru), harus mengajar 24 jam, dan terakhir masalah data pokok pendidik. Sehingga target 2015 bahwa semua harus tersertifikasi belum bisa, ungkap dia.
Di samping itu, lanjlut dia, masalah kurikulum 2013 masih bermasalah. Karena mau menggeser paradigma model guru di depan kelas. Di lapangan masih banyak guru yang kebingungan dan mengalami hambatan dengan diterapkannya kurikulum 2013.
Karena itu Zaenal menyarankan perlunya peningkatan kualitas guru-guru dengan pelatihan, penataran dan workshop.
Ikuti Whatsapp Channel Republika