REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Nilai investasi di Kota Yogyakarta dalam kurun setahun terakhir naik signifikan.
Berdasarkan data pada Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama (P3DK) Setda Kota Yogyakarta diketahui nilai investasi yang masuk di Kota Yogyakarta hingga November 2013 mencapau Rp 139,77 Trilyun. Naik sangat signifikan dibandingkan investasi pada 2012 yang mencapai Rp 22,97 Trilyun.
"Data investasi ini hanya berdasarkan kepengurusan izin gangguan (HO) saja belum kita tambah dengan data investasi lainnya," ujar Kasubag Perekonomian dan optimalisasi pendapatan Bagian P3DK Setda Kota Yogyakarta, Andarini kepada Republika, Senin (25/11).
Diakui dia, investasi terbesar yang masuk ke Kota Yogyakarta masih terkait Pariwisata. Sebagian besar dari investor menanamkan modalnya untuk pembangunan hotel dan restoran di kota ini. "Masih seputar pariwisata dan kuliner, karena Yogyakarta memang Kota Pariwisata," katanya.
Sementara itu Kepala Bagian P3DK Kota Yogyakarta, Danang Subagjono mengatakan, meningkatnya investor yang datang di Yogyakarta karena kemudahan perizinan yang diberikan pemkot setempat.
"Kota Yogyakarta ini menjadi kota dengan pelayanan perizinan nomor satu se-Indonesia. Ini berdasarkan survei lembaga nasional yang kredibel," ujarnya.
Pemkot Yogyakarta dikukuhkan sebagai kota dengan layanan terbaik bidang perizinan pada 2010 dan 2012. Selain adanya perizinan satu atap melalui Dinas Perizinan.
Proses perizinan juga dilakukan secara transparan dengan patokan dan ketentuan waktu serta biaya yang jelas. Para investor bisa memantau secara langsung proses perizinan yang diurusnya secara transparan.
Hanya saja kata dia, luas Kota Yogyakarta yang hanya 32 kilometer persegi menjadi kendala tersendiri. Dengan luas sekecil itu, ketersediaan lahan menjadi sumber daya yang sangat terbatas, sehingga harga lahan semakin tinggi.
Selain itu, kepadatan penduduk yang sudah cukup padat menjadi kendala lain dalam iklim investasi di kota ini.Secara kelembagaan, Kota Yogyakarta kata dia, juga belum memiliki instansi khusus yang menangani tentang investasi tersebut.
Pihaknya sendiri hanya sebagai bagian yang melekat di Setda Kota Yogyakarta, sehingga secara kewenangan dan kebijakan tidak bisa dilakukan secara maksimal. Ke depan kata dia, kelembagaan untuk investasi ini harus dikembangkan menjadi mandiri sehingga bisa optimal.
Terkait dengan kemudahan perizinan ini First Secretary Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Michael Roberts melakukan kunjungan langsung ke Kota Yogyakarta dan menemui Wali Kota setempat Haryadi Suyuti, pekan kemarin.
Robets diutus pemerintah AS untuk menjajaki peluang kerjasama di bidang ekonomi dengan Kota Yogyakarta. "Pertumbuhan ekonomi-nya sangat bagus, kami tertarik untuk maju bersama," ujarnya.
Bersama dengan Economic Officer Kedutaan Besar Amerika Serikat Tristan Allen, Roberts juga meninjau proses perizinan satu atap yang dilakukan Pemkot Yogyakarta. Mendatangi Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Roberts melihat secara langsung alur perizinan yang diberlakukan di Kota Yogyakarta.
Meski belum memiliki gambaran bentuk investasi yang akan dibawa ke Yogyakarta, Roberts terlihat langsung melihat mekanisme pembuatan izin gangguan atau HO, izin mendirikan bangun bangunan atau IMBB dan sejumlah perizinan lainnya. Utusan Amerika ini terkesan dengan layanan kemudahan perizinan di Kota Yogyakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika