REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemkot Yogyakarta semakin bertambah geram dengan ulah provider telepon seluler.
Setelah menemukan saluran kabel optik di Saluran Air Limbah (SAL), kini Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) kembali menemukan pelanggaran pemasangan kabel optik tersebut. Kini ada kabel optik yang dipasanga di saluran irigasi atau drainase.
Kabid Pengairan dan Drainase Dinas Kimpraswil Kota Aki Lukman Nur Hakim mengatakan, pihaknya menemukan ada selang pelindung kabel optik yang dipasang di saluran irigasi Jalan Ipda Tut Harsono selatan perempatan STPMD 'APMD' Yogyakarta. "Panjangnya sekitar 500 meteran," ujarnya, Senin (25/11).
Menurut dia, indikasi pelanggaran pemasangan kabel optik tersebut masih cukup besar. Pihaknya juga menengarai adanya kabel optik yang dipasang di saluran air hujan (SAH).
Diakui dia, penemuan pelanggaran pemasangan kabel optik ini terjadi pada akhir pekan kemarin, saat petugas melakukan pelumpuran saluran agar tidak ada luapan hujan.
Petugas, ia mengatakan, menemukan selang warga oranye untuk memasang kabel optik di saluran irigasi tersebut. "Kita konfirmasi ke pihak pemasang yang memiliki pekerjaan disitu. Dan benar itu milik PT Telkom," ujarnya.
Aki sendiri langsung meminta pihak Telkom untuk mencabuti selang-selang tersebut. Pihaknya memberikan tenggang waktu hingga Kamis (28/11). "Kalau sampai Rabu atau Kamis belum ada tindakan, kami akan potong kabelnya," katanya.
Ia mengakui, pemasangan kabel optik di saluran irigasi ini bisa menghambat laju air irigasi ke wilayah Selatan.
Akibatnya, pengairan wilayah Selatan dimungkinkan terkurangi. Sebab, ia mengatakan, pemasangan kabel tersebut dilakukan dengan cara melubangi saluran irigasi itu. Dengan begitu, air di saluran tersebut berkurang.
Tanpa ada kabel setiap musim hujan saluran tersebut kerap meluap karena dipenuhi sampah. Terlebih dengan adanya kabel, maka daya tampung menjadi semakin minim dan membuat potensi luapan semakin besar.
"Kalau dinding irigasi dilubangi, mungkin saja bisa ambles saat tergerus air hujan. Ini jelas merugikan masyarakat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
