REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan pengecekan terhadap sebagian dari 3,7 juta daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah yang dilaporkan Partai Gerindra. Kajian teknis sementara yang dilakukan KPU menunjukkan temuan Gerindra tidak sepenuhnya tepat.
"Jadi laporan itu tidak sepenuhnya tepat, dari sebagian yang sudah kami cek. Sebagian lagi akan kami bahas dengan Gerindra," kata Komisioner KPU Arief Budiman di kantornya, Jakarta, Kamis (21/11).
Menurutnya, dugaan data ganda yang disampaikan Gerindra perlu dipastikan klasifikasinya. Apakah DPT ganda yang dimaksud Gerindra hanya kesamaan dua atau tiga variabel pemilih. Atau kesamaan nama dan domisili juga dianggap ganda dan berpotensi fiktif.
Menurutnya, untuk sementara KPU bisa memastikan kalau sebagian data yang disampaikan Gerindra bukan pemilih ganda atau fiktif. Ini diperoleh dari analisis melalui sistem data dan informasi KPU terhadap format cetak dan elektronik yang disampaikan Gerindra.
"Yang jelas sudah ada fakta yang kami cek dan kami buktikan itu bukan data ganda. Memang banyak pemilih dengan nama dengan tempat dan tanggal lahir atau domisili di daerah yang sama," ujarnya.
Jika yang diserahkan Gerindra memiliki modus sama dengan yang telah dikoreksi KPU, menurut Arief, bisa saja kasus yang sama terjadi pada keseluruhan data. Artinya, bisa saja temuan Gerindra sebenarnya memang murni kesamaan nama atau beberapa variabel. Tetapi, pemilih tersebut memang faktual di lapangan.
Namun, lanjutnya, kesimpulan sementara KPU memang belum diverifikasi di lapangan. "Belum ada verifikasi langsung di bawah. Tapi ini akan kami tindaklanjuti dan sampaikan juga ke daerah," kata dia.
KPU menyatakan akan tetap melakukan koordinasi langsung dengan Gerindra. Meski pun ia menduga laporan itu tidak sepenuhnya tepat. KPU akan segera mengundang Gerindra untuk duduk bersama dan mendiskusikan 3,7 DPT yang dinilai bermasalah tersebut.
"Akan segera kami undang dan bahas bersama. Nanti akan kami sandingkan lagi supaya kelihatan di mana masalahnya," jelas Arief.
Ikuti Whatsapp Channel Republika