REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah mengebut pengerjaan pembuatan sistem e-budgeting yang berfungsi untuk mengontrol anggaran. Untuk membangun sistem itu, pemprov menggandeng konsultan dari Surabaya.
Sebab e-budgeting yang akan diterapkan mulai tahun depan diadopsi dari sistem di Surabaya yang sudah berjalan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Endang Jayanti mengatakan, saat ini masih memasukkan kode komponen anggaran ke dalam sistem.
Ada puluhan ribu kode yang harus dimasukkan secara rinci sehingga membutuhkan banyak waktu. Apalagi kode komponen antara satu dinas berbeda dengan dinas lainnya.
"Kita sudah tiga pekan mengerjakan ini dan sedang kejar tayang," kata dia kepada wartawan, Kamis (21/11).
Endang juga mengatakan, setiap satu mata anggaran akan langsung dikunci. Sehingga, apabila ada yang mengubah akan langsung terlihat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika