REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti senior lembaga kajian Founding Fathers House (FFH), Dian Permata menilai, konvensi capres Partai Demokrat berjalan di tempat. Indikasinya, hingga kini konvensi belum berhasil menampilkan sosok capres yang disukai rakyat.
Menurutnya, dari survei di 34 propinsi terhadap 1.070 responden, sebanyak 76 persen masyarakat tidak mengetahui konvensi Demokrat. "Hanya 24 persen dari responden yang mengetahui tentang konvensi Demokrat yang digulirkan sejak Mei 2013 itu," ujarnya.
Dari 24 persen keseluruhan responden yang mengetahui itu hanya 2,2 persen yang benar-benar mengetahui ada 11 peserta yang berkompetisi. "Sebanyak 89 persen tidak tahu dan sisanya ada yang menjawab 50 orang bahkan 100 orang mengikuti konvensi ini," menurutnya.
Hasil survei FFH itu dianggap sebagai peringatan dini bagi Demokrat yang sebelumnya berniat mejadikan konvensi untuk melahirkan calon pemimpin dan meningkatkan popularitas partai.
Sayangnya, niat tersebut terganjal berbagai kasus dugaan korupsi kader Demokrat. Misalnya, terkait proyek Hambalang, indikasi intervensi terhadap TVRI saat penayangan deklarasi konvensi, dan penggunaan fasilitas pejabat negara oleh sebagian peserta konvensi.
Dian bahkan menilai, penyuapan SKK Migas juga menurunkan kepercayaan publik. Karena setelah kasus itu muncul isu-isu tak sedap ada aliran dana dari SKK Migas untuk pelaksanaan konvensi Demokrat.
"Kondisi konvensi ini tak ubahnya mobil derek membawa mobil mogok, yaitu Demokrat. Bila kondisi seperti ini mobil derek itu bisa ketularan mogok pula," katanya.