REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, kunjungan ke-10 negara yang dilakukan komisioner KPU sudah direncanakan dan dianggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2013.
Menurut dia, kunjungan memang diperlukan untuk menyosialisasikan tahapan pemilu selanjutnya kepada Panitia Kerja Pemilu di Luar Negeri (PPLN).
"Kami memberikan teknis kepada PPLN, agar mereka tahu secara persis apa yang mereka lakukan setelah Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri ditetapkan. Kami membicarakan bagaimana pemungutan suara nanti, karena di luar negeri kan direncanakan pemungutan lebih dhulu dibandingkan pemungutan di dalam negeri," kata Hadar, di sela kunjungan pengecekan DPT bermasalah di Bogor, Selasa (12/11).
Menurut Hadar, banyaknya isu yang harus dibicarakan, membuat sosialisasi dan bimbingan teknis harus dilakukan secara langsung. Tidak hanya sebatas menggunakan perangkat teknologi seperti menggunakan teleconference jarak jauh.
"Kalau teleconference sifatnya terbatas, ngomong harus bergantian. Itu hanya efektif kalau materinya tidak banyak," kata dia.
Sebanyak 10 negara dipilih, lanjut Hadar, dengan pertmbangan negara tersbeut bisa diakses oleh negara-negara lain dalam regional berdekatan. Sebab, bila harus dikunjungi satu per satu, perwakilan pemilih luar negeri tersebar di 134 negara.
Sebelum penetapan DPTLN, sebenarnya menurut Hadar KPU juga telah mengadakan kunjungan ke-15 negara. Namun, hanya dilakukan perwakilan kesekjenan KPU.
"Kami hanya untuk bekerja, makanya dipadatkan dalam dua hari. Lagi pula, ada semacam permintaan juga dari PPLN karena komisioner belum pernah berkunjung ke sana, " ujarnya.
Meski tidak mengetahui total anggaran yang dialokasikan untuk kunjungan tersebut, dipastikan
Hadar, peruntukan dana operasional itu sebelumnya telah dimasukkan dalam mekanisme anggaran tahunan KPU. Yang juga telah disetujui DPR dan Kementerian Keuangan.
"Tapi kami sangat terbuka, siap diaudit kapan pun. Ada atau tidak ada masalah kami siap diaudit," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika