REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Muhammad Affifudin menuding Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak sensitif dan boros. Di tengah harapan publik atas peran pengawasan Bawaslu yg maksimal, masyarakat justru dikagetkan dengan pembelian mobil mewah untuk para komisioner.
"Ini tentu sangat bertentangan dengan naluri publik yang mendambakan prestasi atas kinerja Bawaslu. Harusnya Bawaslu lebih arif dan bersikap lebih sederhana, tak mengedepankan praktik yang membuat masyarakat kesal dengan prilakunya," ujarnya, Senin (11/11).
Di sisi lain, anggaran untuk operasional pengawasan Bawaslu sebesar Rp 2,5 triliun untuk 2013 masih kurang. Meski pun membeli mobil baru, tapi Bawaslu tidak mempunyai anggaran untuk membayar gaji Petugas Pengawas Lapangan (PPL) untuk dua bulan.
Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin pun mempertanyakan sikap Bawaslu yang malah membeli mobil baru. Padahal, dari sisi kinerja lembaga pengawas pemilu tersebut dinilai tidak beres.
Menurutnya, pembelian mobil Toyota Camry dan Honda CRV tidak sejalan dengan kinerja yang ditunjukkan Bawaslu. Apalagi, mobil dinas Honda CRV lama, masih sangat layak untuk digunakan.
"Padahal mobil dinas yang lama masih baik kondisinya karena disediakan anggaran perawatan," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
