REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta menyatakan badai politik yang menerpa partai nomor urut tiga tersebut tidak akan menyurutkan perjuangan kader-kader dalam memenagkan Pemilu 2014. "Badai tidak akan mematikan PKS, justru akan mengguatkan PKS," kata dia saat bertemu dengan ribuan kader dan simpatisan di Batam, Ahad (10/11).
Ia mengatakan, masalah yang mendera partai hanyalah jeda kecil yang hanya akan berpengaruh sedikit terhadap partai sebelum tumbuh lebih baik. Hal tersebut, kata Anis, adalah sebuah jeda kecil sebelum PKS naik lebih tinggi lagi.
Anis mengatakan, saat keliling menemui para kader di daerah masih nampak optimisme yang tinggi untuk membawa partai lebih baik lagi. "Kita harus tetap tegar, tetap tersenyum seberat apapun tantangan yang harus dihadapi. Karena itu semua akan membawa PKS lebih baik," kata Anis.
Kondisi yang terjadi saat ini, kata dia, menuntut seluruh kader untuk berjuang lebih keras untuk memenagkan Pemilu 2014. "Kondisi yang terjadi akan menimbulkan kreatifitas bagi para kader sehingga target tiga besar akan tercapai," ujarnya.
Ia mengatakan, survei yang dilakukan beberapa lembaga yang menunjukkan PKS tidak masuk papan atas bukanlah suatu ukuran karena merupakan media politik oleh pihak-pihak tertentu. "Biarkan saja yang merasa mendapatkan posisi bagus dalam survei senang dulu. Namun kader-kader akan terus berjuang dan menunjukkan hasil saat usai perhitungan suara nanti," tutur Anis.
PKS, kata dia, juga memiliki hitung-hitungan sendiri yang menunjukkan hasil tidak terlalu jelek. "Berdasarkan hitung-hitungan yang kami lakukan, Insya Allah hasilnya akan lebih baik dibanding Pemilu 2009 lalu," kata dia dihadapan ribuan kader dan simpatisan.
Anis juga mengatakan, saat ini memiliki sekitar 100.000 kader yang akan mampu membawa PKS mampu mendapatkan suara melampaui prediksi banyak kalangan. "Kami akan tetap berjuang. Masih ada waktu lima bulan sebelum pemungutan suara dilangsungkan. Masih banyak yang bisa dilakukan," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika