REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Jafar meminta pemerintah mereposisi peran intelijen Indonesia termasuk lembaga strategis untuk menangkal gerakan spionase negara-negara lain.
"Gerakan kontra intelijen harus dilakukan pemerintah termasuk memfungsikan Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, dan Kementerian Luar Negeri serta lembaga terkait untuk kerja masimal menangkal gerakan spionase negara lain," kata Marwan melalui pesan singkatnya, di Jakarta, Sabtu.
Gerakan kontra intelijen itu menurut dia perlu dilakukan karena banyaknya keberadaan intelijen asing di Indonesia.
Marwan menyadari Indonesia seperti "rumah kaca" karena apapun yang terjadi di dalam negeri bisa diketahui negara lain melalui aksi spionase dan penyadapan.
"Apapun yang terjadi di Indonesia bisa diketahui negara asing melalui aksi spionase, penyadapan dan keberadaan para intelijen asing di Indonesia," ujarnya.
Dia menekankan gerakan kontra intelijen itu harus dilakukan secara sistematis dan massif. Hal itu menurut dia disebabkan Indonesia sebagai negara berdaulat telah "diobok-obok" kepentingan nasionalnya melalui aksi penyadapan dan spionase.
"Pemerintah harus bersikap tegas termasuk menertibkan intelijen-intelijen asing yang jumlahnya banyak sekali dan berkeliaran di tanah air," katanya.
Informasi mengenai dugaan Kedutaan Besar Australida dan AS di Jakarta menjadi salah satu dari 90 pos yang memiliki fasilitas penyadapan negara tersebut. Hal itu didasarkan kesaksian Edward Snowden yang kemudian dikutip Sydney Herald Tribune dan beberapa media lainnya.
Koran itu memberitakan peta rahasia yang berisi 90 daftar fasilitas pengintaian di seluruh dunia.
Di wilayah Asia, fasilitas penyadapan itu antara lain terdapat di Kedubes AS di Jakarta, Bangkok, Kuala Lumpur, dan Yangoon.
Marwan menilai pemerintah Indonesia harus mempertanyakan dan mengklarifikasi kepada pemerintah Australia dan Amerika Serikat terkait dugaan aksi penyadapan kedua negara itu. Dia mengatakan aksi penyadapan kedua negara itu sudah menginjak-injak harga diri bangsa Indonesia.
"Pemerintah harus mengambil langkah serius dalam upaya menjaga kehormatan bangsa. Ini masalah krusial karena menyangkut kedaulatan NKRI," katanya.
Dia menekankan jangan sampai aksi spionase terselebung itu mengganggu hubungan diplomatik yang sudah berjalan baik antara Indonesia dengan AS-Australia.
Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro pada Jumat (8/11), menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Australia David Johnston bersama delegasinya di Kantor Kemhan, Jakarta.
Purnomo mengatakan pada media bahwa isu penyadapan sudah berada di ranah hubungan diplomatik antara kedua negara. Karena itu Menhan menilai hal tersebut menjadi "leading sector" Kementerian Luar Negeri.
Kemhan saat ini masih menunggu dan akan mematuhi? hasil-hasil yang dicapai dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia dan Australia yang sedang berlangsung di Bali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
