REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Kecurangan dalam setiap tahapan pemilu bisa memicu konflik, kata Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Sutarman di Batam, Kepulauan Riau, Jumat.
"Saat ini yang banyak dikeluhkan masyarakat ialah kecurangan dalam setiap tahapan pemilu. Itu harus diantisipasi agar tidak timbul konflik sosial dan perpecahan," kata dia.
Polri bekerja sama dengan TNI, kata dia, akan mengawal setiap tahapan menghindari konflik sosial dan disintegrasi bangsa yang akan menimbulkan perpecahan.
Menurut dia, sinergitas antara Polri dan TNI demi menjaga keamanan dan menyelesaikan segala persoalan yang terjadi.
Ditekankan Sutarman, pengamanan Pemilu tidak hanya dilakukan saat pesta demokrasi itu berlangsung namun harus dilakukan dari jauh- jauh hari. Polri dan TNI harus saling membantu, memperkuat dan mendukung untuk menjaga keamanan dan tuntutan masyarakat terhadap para penegak hukum.
"Bibit seperti itu harus diatasi dari awal. Kita harus sinergi menghadapi tuntutan masyarakat yang menginginkan pemilu berjalan tertib," kata Kapolri.
Dengan meminimalisasi gesekan diharapkan masyarakat akan bisa berpikir lebih baik untuk memilih wakil mereka.
"Diharapkan yang dipilih adalah orang yang kredibel dan kompeten. Sehingga akan membawa bangsa ini ke arah lebih baik," kata dia.
Ia juga meminta kepala jajaran Kepolisian agar tetap netral dalam mengawal tahapan pemilu.
"Polisi harus tetap netral. Tidak boleh memihak partai atau calon tertentu," kata Sutarman.
Sutarman juga meminta jajaran polda dan polres mengoperasikan kembali pusat penegakan hukum terpadu.
Ia juga meminta agar polisi mengidentifikasi, tempat pemungutan suara untuk mengetahui yang berpotensi konflik sehingga bisa melakukan langkah antisipasi sejak dini.
Kapolri berada di Batam melakukan pertemuan di markas Polda Kepulauan Riau dan setelah itu langsung ke Lagoi untuk membuka Tour de Bintan pada Sabtu 9 November 2013 di kawasan wisata internasional di Lagoi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika