REPUBLIKA.CO.ID,BATAM-Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Sutarman mengatakan institusinya bersama jajaran Tentara Nasional Indonesia siap mengamankan jalannya Pemilihan Umum 2014.
"TNI dan Polri siap bersama-sama mengamankan tahapan-tahapan pemilu hingga selesai," katanya saat rapat koordinasi pengamanan pemilu bersama jajaran yang juga dihadiri Palnglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko di Mapolda Kepri, Batam, Jumat.
Ia mengatakan, selama tahapan kampanye yang sudah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum terdapat beberapa hal yang bisa menimbulkan gangguan keamanan.
"Contohnya penetapan daftar pemilih tetap yang diundur karena adannya lebih dari 10 juta pemilih bermasalah. Hal tersebut harus diantisipasi agar tidak menimbulkan masalah yang bisa mengganggu jalannya pemilu," kata Kapolri.
Sutarman yang juga sempat menjabat Kapolda Kepri meminta, polisi mengidentifikasi segala masalah yang mungkin timbul saat pelaksanaan pesta demokrasi yang akan menentukan nasib bangsa lima tahun kedepan.
"Semua masalah harus diidentifikasi dan diselesaikan sebelum membesar dan menimbulkan gangguan ataupun korban jiwa," kata dia.
Jika tidak ada gangguan dalam tahapan pemilu, kata dia, masyarakat akan mampu berfikir jernih saat menentukan pilihan untuk anggota DPR, DPRD, DPD, termasuk Presiden dan Wakil Presiden.
"Itu semua menjadi tanggung jawab bersama. Proses tahapan pemilu yang berjalan baik akan membuat masyarakat lebih bisa menentukan pilihan tanpa paksaan," kata Sutarman.
Ia meminta semua Polda di Indonesia juga menyiapkan posko penegakan hukum terpadu (gakumdu) menghadapi pemilu.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, baik TNI atau Polri harus saling mendukung dalam mengawal pelaksanaan pemilu.
"Pemilu akan menentukan masa depan bangsa. Semua harus bahu membahu dalam mengamankan tahapan-tahapan pesta demokrasi. Paik TNI atau Polisi harus saling mendukung sebagai wujud nyata kebersamaan," kata dia.
Ia berharap, semua masalah yang timbul harus diidentifikasi dan diselesaikan agar tidak mempengaruhi sikap masyarakat dalam menentukan pilihan.