REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Presiden, Boediono menyinggung tentang aksi demonstrasi buruh yang menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan mogok kerja di hadapan para investor dalam acara acara Indonesia Investment Summit, Kamis (7/11).

Ia mengatakan aksi tersebut tak lain bentuk demokrasi di dunia kerja. Oleh sebab itu, tuntutan UMP ataupun mogok kerja adalah hal yang wajar dilakukan dalam iklim demokrasi.

"Saya pikir, demonstrasi damai ataupun mogok kerja harus diterima seabgai bagian dari demokrasi dalam dunia kerja," katanya.

Menurut dia, hal yang paling baik dan perlu dilakukan untuk mengatasi persoalan itu tak lain mencarikan solusi permanen yang bisa mengakomodasi kepentingan para buruh dan pengusaha.

Sebab bila hal tersebut bisa tercapai, efek lain dari demonstrasi ataupun mogok kerja seperti intimidasi, penyimpangan hukum, dan perilaku mengganggu bisa dicegah.

"Ini juga untuk menutup ekses berupa intimidasi, penyimpangan hukum, dan perilaku mengganggu yang seringkali muncul dari permasalahan tersebut," katanya.

Tak hanya soal itu, Wapres juga menyebut pentingnya pelatihan terhadap para pekerja untuk meningkatkan kualitas SDM. Menurut dia, jika persoalan tersebut tidak diatasi segera dikhawatirkan akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

Ikuti Whatsapp Channel Republika