REPUBLIKA.CO.ID, SENTANI -- Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, M Ryaas Rasyid, mengatakan harus ada perlakukan khusus untuk Papua dalam hal perekrutan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
"Sejak awal IPDN dibentuk sudah ada perlakukan khusus untuk Papua," tegas Rasyid di Sentani, Kamis (7/11). Rasyid menuturkan untuk Papua khususnya, harus ada jatah tersendiri dalam penerimaan praja IPDN dalam rangka keseimbangan. Pasalnya, jika bersaing secara umum akan kalah sehingga harus diberikan kesempatan.
"Di beberapa tempat di Amerika dan Hawai misalnya, dalam penerimaan mahasiswanya diberikan jatah atau kuota khusus bagi putra putri Hawai untuk bisa berkuliah di Universitas Hawai, sehingga perlakukan khusus bagi Papua juga sudah seharusnya ada," urainya.
Menurutnya, banyaknya putra putri asli Papua yang tidak lulus tes IPDN belum lama ini merupakan sesuatu yang kurang dalam kebijakan pemerintah. "Setelah kembali dari Papua, saya akan berkoordinasi dengan Mendagri mengenai hal dan coba mengingatkan kebijakan lama. Pasalnya, hal ini cukup rawan jika dibiarkan," tegasnya.
Ryaas juga mengatakan bahwa Mendagri perlu memberikan argumen soal affirmative action di Papua ini.
Ketika disinggung mengenai demo puluhan orang asli Papua yang putra putrinya tidak terakomodir oleh IPDN menjadi praja, Rasyid menjelaskan bahwa hal ini juga perlu dicari solusinya. Namun, masyarakat perlu bersabar sebab ada proses yang harus diikuti.
"Tidak mungkin kami menggugurkan nama-nama calon praja yang sudah lulus, itu namanya tidak fair, tetapi kami akan berusaha menambah jatah bagi Papua," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa biasanya di seluruh Indonesia, khususnya dalam sebuah penerimaan, akan ada peserta yang mengundurkan diri. Pihaknya, akan berusaha mengakomodir formasi kosong tersebut untuk kemudian dialokasikan bagi penambahan jatah di Papua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
