REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan ada titik terang bahwa para pengungsi Sampang yang berada di kawasan Puspa Agro, Jemundo, Sidoarjo, Jawa Timur, ada titik terang untuk dapat kembali ke kampung asal mereka. "Hasil pembicaraan dengan para ulama di Madura, mereka terbuka untuk menerima para pengungsi karena hubungan mereka sesungguhnya saudara juga," katanya.
Sebelumnya, Menag bersama beberapa pejabat Pemda Provinsi Jawa Timur (Jatim) seperti asisten III Sekda setempat, Edi Purwinarto, Dirjen Pendidikan Agama Islam Nur Syam, Rektor IAIN Ampel Abdl A'la, Kakanwil Kemenag Jatim Sudjak, menemui para pengungsi itu di Jemundo.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam dan diisi dengan dialog tersebut, Menag mengakui ada keinginan kuat para pengungsi untuk kembali ke kampung halamannya. Tapi, ia mengingatkan juga sebelum kembali ke kampung halamannya hendaknya para pengungsi bisa ngobrol-ngobrol dahulu dengan pihak Pemda setempat, termasuk para ulamanya.
"Ngobrol-ngobrol dahulu itu penting, sebab dari situ mereka bisa tahu bagaimana arti penting tentang kehidupan yang baik dengan tetangga, rukun dan damai. Sesungguhnya, siapa pun tahu, mereka itu adalah bersaudara," kata Suryadharma Ali.
Abd A'la selaku Ketua Kajian dan Rekonsiliasi Konflik Sampang, menyatakan pihaknya memang sedang mendata para pengungsi yang ingin pulang ke kampung halamannya. "Itu artinya, intansi terkait sudah harus memikirkan dukungan logistik untuk membangun rumah di lokasi yang kini ditinggalkan pengungsi," katanya.
Pihak instansi mana saja yang terlibat untuk membangun rumah bagi para pengungsi itu, Abd A'la belum tahu. Tapi tentu harus dikoordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan. Bisa Pemda Provinsi Jatim, Bisa Kementerian Perumahan Rakyat. Atau intansi lainnya.
Tapi, yang jelas, sebelum itu perlu dilakukan sosialisasi tentang pentingnya hidup rukun di antara warga Sampang itu. Sebagai pengungsi memang harus menghormati kearifan lokal yang harus dijunjung bersama. "Dialog perlu dikedepankan dan inisiatif harus datang dari pengungsi, sementara pemerintah hanya memfasilitasi dan tak boleh ada intervensi dari pihak mana pun," katanya.
Ia menjelaskan para pengungsi harus steril dari pengaruh luar, namun ada saja pihak tertentu berupaya memberikan pengaruh sehingga bisa menghambat rekonsiliasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika