REPUBLIKA.CO.ID,  SEMARANG -- Pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono mengingatkan bahwa daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014 bisa menjadi bumerang bagi Komisi Pemilihan Umum. "Kalau sampai penetapan DPT mundur terus, tahapan-tahapan selanjutnya terkait Pemilu terancam tidak bisa dilakukan. Kan dasarnya perencanaan dan penganggaran menggunakan DPT," katanya di Semarang, Senin (4/11).

Sebelumnya, KPU menjadwalkan penetapan DPT pada 23 Oktober 2013, tetapi karena mendapatkan kritikan dan masukan berbagai pihak kemudian memutuskan penundaan selama dua minggu hingga 4 November 2013. Pengajar FISIP Undip itu menyebutkan DPT menjadi dasar perencanaan penganggaran, seperti membuat kotak suara, membuat kartu suara sehingga jika molor terus akan menganggu tahapan-tahapan berikutnya terkait Pemilu.

Akan tetapi, kata dia, jika penetapan DPT terlalu dipaksakan padahal sebenarnya belum siap, misalnya datanya belum valid juga akan menimbulkan masalah besar dalam tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu 2014. "Pertanyaannya, apa nanti DPT itu bisa direvisi setelah ditetapkan? Misalnya, ada orang yang sudah pindah masih didaftar, orang yang sudah meninggal ternyata masuk DPT, dan sebagainya," kata Teguh.

Apalagi, kata dia, kalau permasalahan DPT masih ratusan ribu pemilih sehingga KPU harus berhati-hati berkaitan dengan masalah penetapan DPT agar tidak menjadi bumerang bagi kredinilitas lembaga itu. Memang ada beberapa pihak yang meminta KPU menunda lagi penetapan DPT karena khawatir masih banyak masalah, kata dia, tetapi masuk November ini sebenarnya sudah merupakan 'lampu kuning' bagi KPU.

"Sekarang ini kan sudah November 2013. Sebenarnya sudah 'lampu kuning', bahkan mendekati 'lampu merah' bagi KPU berkaitan dengan penetapan DPT. Kalau sudah Desember 2013 sudah 'lampu merah'," katanya.

Kalau penetapan DPT sampai diundur-undur terus, kata dia, proses pelaksanaan Pemilu 2014 bisa saja gagal karena berkaitan dengan penganggaran sehingga KPU harus sangat berhati-hati mengambil keputusan. "Kalau ada yang bilang diundur lagi (penetapan DPT, red.) masih aman, saya melihatnya sekarang sudah 'lampu kuning'. Jangan sampai molor sampai Desember 2013. Bisa-bisa tidak jadi Pemilu gara-gara DPT," katanya.

Apalagi, kata Teguh, KPU sudah beberapa kali menangani Pemilu sehingga seharusnya bisa belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dan pelaksanaan Pemilu 2014 harus lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika