REPUBLIKA.CO.ID, KARIMUN -- Direktur Utama Perusahaan Daerah Karimun, Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Hasbi mengatakan, setoran atau kontribusi perusahaan tersebut untuk kas daerah menunggu pelaksanaan rapat umum pemegang saham (RUPS).
"Kami harus menggelar RUPS dulu. Dalam RUPS itu baru dibahas berapa pendapatan perusahaan yang disisihkan untuk disetor ke kas daerah," katanya di Tanjung Balai Karimun, Minggu.
Muhammad Hasbi, pihaknya bisa saja langsung menyetor sebagian pendapatan badan milik usaha daerah itu ke kas Pemkab Karimun, namun ia khawatir akan menimbulkan persoalan karena tidak mengacu pada ketentuan perusahaan.
"Payung hukumnya adalah RUPS. Pelaksanaannya biasanya tiga bulan setelah tahun berjalan, kemungkinan pada Maret 2014," ucapnya.
Ia mengatakan, sejak ditunjuk sebagai pelaksana tugas direktur utama beberapa waktu lalu, Perusda Karimun mampu mengumpulkan pendapatan sekitar Rp200 juta.
Pendapatan sebesar itu, jelas dia, berasal dari unit usaha air bersih dan pengelolaan sejumlah pasar, mulai dari Pasar Sri Karimun, Pasar Puakang dan Pasar Bukit Tembak.
"Pendapatan sebesar itu tidak termasuk dari SPBU di Jalan Poros. SPBU Jalan Poros dikelola oleh anak perusahaan, PT Ology Karimun Bumi Sukses. Nanti akan ada RUPS Ology untuk menyampaikan laporan berapa pendapatan yang diperoleh dan berapa pula yang disetor ke kas daerah," tuturnya.
Meski pendapatan tersebut relatif kecil, namun ia mengatakan pendapatan sebesar itu sudah cukup bagus karena menjadi titik awal kebangkitan Perusda yang sejak tiga tahun lalu gagal menyetor kontribusi ke kas daerah.
"Tugas kami cukup berat karena disamping berupaya membenahi karyawan, kami juga dituntut untuk membenahi unit usaha sekaligus mulai memberikan kontribusi bagi daerah," ucapnya.
Ia optimistis pendapatan perusahaan akan terus meningkat jika pembenahan manajemen terus dilakukan disertai dengan pembenahan seluruh unit usaha.
Pembenahan yang telah dilakukan, seperti pengelolaan Pasar Bukit Tembak di Kecamatan Meral, menurut dia telah berhasil meramaikan kembali pasar tersebut setelah beberapa lama sepi dari aktivitas perdagangan.
"Kami belum setahun menjabat Plt Dirut, tapi hasilnya sudah kelihatan dengan pendapatan yang telah diperoleh itu. Mudah-mudahan terus meningkat setelah Perusda dipimpin Dirut yang definitif," kata dia.
Perusda Karimun mendapat sorotan dari berbagai kalangan, terutama dari kalangan anggota DPRD Karimun karena gagal memberikan kontribusi bagi kas daerah meski pemerintah daerah telah menyuntik modal sebesar Rp1 miliar tiga tahun lalu, yaitu sejak perusahaan itu dipimpin Usmantono.
Bupati Karimun Nurdin Basirun menunjuk Muhammad Hasbi yang kini menjabat Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindag sebagai Plt Dirut Perusda setelah Usmantono tersangkut kasus hukum pada April 2013.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
