REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, Jawa Barat, tengah mengupayakan negosiasi ganti rugi kepada belasan penghuni bangunan ilegal Tanah Merah, Medansatria, yang ditertibkan pada 26 September 2013.
Hal itu diungkapkan Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Yayan Yuliana, di Bekasi, Minggu, menyikapi masih adanya tenda liar pengungsi yang bermalam di halaman Pemkot Bekasi sejak 10 Oktober 2013.
"Mereka yang bermalam di kantor Pemkot ini adalah yang belum menerima kompensasi penertiban," katanya.
Belasan warga Tanah Merah dari RW 06 Kalibaru, Kecamatan Medansatria, itu bermalam di depan kantor Wali Kota Bekasi, Jalan ahmad Yani Nomor 1, Bekasi Selatan, untuk menuntut pertanggungjawaban Wali Kota Rahmat Effendi terhadap penggusuran tempat tinggal mereka.
Dikatakan Yayan, sebanyak 189 dari 320 kepala keluarga di lokasi tersebut telah menerima kompensasi Rp2 juta.
Sementara sisanya, menuntut ganti rugi sebesar Rp6 juta hingga Rp7 juta dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan yakni PT Ciputra dengan kepemilikan hak guna bangunan murni.
"Kami sedang upayakan negosiasi ganti rugi untuk warga yang belum menerima," katanya.
Yayan menargetkan, pembahasan kompensasi ganti rugi itu ditargetkan rampung pada pekan depan.
"Mudah-mudahan, pekan depan kantor Pemkot sudah bersih dari tenda demonstran Tanah Merah," katanya.
Antara di lokasi melaporkan, demonstran membangun dua tenda pengungsian tepat di sebelah gerbang barat pintu keluar mobil Pemkot Bekasi.
Di sekitar tenda tersebut tertulis "Wali Kota dan Sekda Harus Bertanggung Jawab", "Tolak Kekerasan Yang Terjadi Di Tanah Merah", Kembalikan Hak Kamis".
Sejumlah demonstran juga membuat jemuran pakaian yang memberikan kesan kantor pemerintah setempat kumuh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
