Jumat 01 Nov 2013 06:09 WIB

Kritik Jokowi, Anggota Dewan Pembina Demokrat Malah Ditegur SBY

Rep: Muhammad Akbar Wijaya/ Red: Mansyur Faqih
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok
Foto: Republika/Yogi Ardhi
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok menilai dukungan masyarakat terhadap Joko Widodo (Jokowi) untuk jadi capres tidak riil. Misalnya terlihat dari sejumlah komentar yang terdapat di media online setiap kali ada berita yang menyudutkan Jokowi. 

"Dari komentarnya keliatan kasar dan terlalu membela," kata Mubarok di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (31/10).

Ia mengatakan, pendukung Jokowi yang seolah-olah melimpah di media online tidak lain hanya hasil rekayasa. Dukungan semacam itu menurutnya membuktikan bahwa sosok Jokowi sebagai pemimpin tidak lahir cara alamiah. 

Menurutnya, hal semacam ini akan diketahui masyarakat dan berakhir dengan sendirinya. "Pemimpin yang tidak alamiah akan hilang dengan sendirinya karena masyarakat lama kelamaan akan tahu," ujar Mubarok.

Sebagai pemimpin, tambah dia, Jokowi tidak boleh memposisikan diri sebagai sosok yang antikritik. Pemimpin harus bisa menerima berbagai kritikan dan masukan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinannya. 

"Pemimpin yang antikritik usianya tidak akan lama. Orang tidak pernah dikritik, orang akan jatuh," kata Mubarok.

Mubarok mengaku pernah menjadi korban caci maki para pendukung Jokowi di dunia maya dan media online ketika dia mengkritik Jokowi. Gara-gara itu, Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai mengingatkannya.

"Saya pernah ditegur Pak SBY ketika saya kritik Jokowi. SBY bilang kalau saya kritik Jokowi nantinya akan ada lebih dari seribu orang yang akan menyerang balik, jadi hati-hati," ujarnya.

Berkaca dari situasi semacam itu Mubarok menilai pada akhirnya rakyat akan menentukan capres terbaik. Dia berharap Jokowi sebaiknya fokus membenahi tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. 

"Sebaiknya dia cari pengalaman dulu dan laksanakan amanah masyarakat Jakarta untuk menjadi gubernur. Dia juga belum teruji kepemimpinannya. Setelah itu langkah untuk menjadi presiden akan terbuka untuknya tanpa perlu rekayasa," paparnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement