Kamis 31 Oct 2013 14:34 WIB

Gubernur: Ada 162.510 Orang Miskin di Bali

Salah satu tujuan wisata di Pulau Bali/Ilustrasi
Foto: www,dephut.go.id
Salah satu tujuan wisata di Pulau Bali/Ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID,DENPASAR -- Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan hingga triwulan III tahun 2013 di Bali masih terdapat anggota masyarakat miskin sebanyak 162.510 orang atau 3,95 persen dari jumlah penduduk mencapai empat juta orang.

"Kami harapkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait supaya terus memantau dan mencarikan solusi warga miskin tersebut, sehingga nantinya derajat kehidupannya meningkat," kata Mangku Pastika, saat rapat kerja evaluasi pembangunan di Denpasar, Kamis (31/10).

Ia mengatakan dari jumlah masyarakat miskin sebanyak 162.510 orang itu, di antaranya terdapat 17.397 KK yang belum memiliki rumah layak huni dan tingkat pengangguran sebesar 1,87 persen atau 45.380 orang.

Karena itu, kata gubernur meminta agar jajaran SKPD lebih fokus, bekerja lebih keras, lebih sabar dan ikhlas serta senantiasa meningkatkan koordinasi dalam merealisasikan program atau kegiatan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Mangku Pastika lebih lanjut mengatakan program Bali Mandara jilid I sampai Triwulan III tahun 2013 akan menjadi pijakan untuk memulai rencana aksi Bali Mandara Jilid II, sebagai sebuah program yang bertahap, berjenjang dan berkelanjutan.

Menurut Gubernur Bali, dalam setiap program harus ada upaya-upaya membangun pola kemitraan yang produktif, menerapkan pendekatan yang komprehensif untuk mencapai pertumbuhan yang pro-rakyat miskin, mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di pedesaan, meningkatkan pelayanan publik dan memperbaiki koordinasi antarsemua pemangku kepentingan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Tjokorda Pemayun menyampaikan bahwa evaluasi ini sangat penting untuk mengetahui pencapaian secara periodik tahapan pembangunan daerah serta efektifitas dan efesiensi progra atau kegiatan yang dilakukan setiap SKPD.

"Evaluasi ini sangat penting untuk mengetahui kinerja SKPD dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Progresnya sampai dimana, kalau penyerapannya kurang hambatannya apa, harus dicari solusinya. Inilah tujuan evaluasi sehingga program berjalan pada koridor yang telah ditentukan," katanya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement