REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfokuskan pada bidang anggaran dan pendapatan di dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Provinsi DKI Jakarta.
"Kami ini memberikan fokus dan prioritas kepada beberapa sektor tertentu, yang pertama berkaitan dengan penganggaran. Terus untuk APBD, penganggaran macam-macam itu, terus APBD Perubahan yang berkaitan dengan pendapatan, tapi khusus untuk DKI, kami juga memberi konsentrasi pada 'revenue', pendapatan," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto Bambang Widjojanto seusai acara Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Rabu.
Menurut dia, ada pendapatan yang berasal dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. "Ini ada problem sistem ya, antara informasi yang diberikan oleh BPH migas dengan informasi yang dicatat oleh Pemprov DKI, itu berbeda. Dan perbedaannya itu luar biasa," kata dia.
Ia mengatakan jumlah perbedaannya mencapai hampir Rp200 miliar, kalau dikenakan pajak.
"Jadi berdasarkan jumlah bahan bakar yang dikonsumsi, yang dikirimkan itu, dia harus dikenakan pajak, pajaknya itu 5 persen dari nilai itu. Bayangkan gara-gara informasi antara sistem itu belum dikoordinasi, padahal kan sederhana yang dari BPH migas misalnya X, kenapa yang diterima di sini tidak X tapi Y, selisihnya itu kalau dikenakan pajak sampai 200 miliar. Itu baru minimal dan itu baru yang di darat, belum yang disebut dengan marine (laut). Itu lebih tinggi lagi," ujar dia.
Sistem koordinasi supervisi di bidang pencegahan ini menjadi sangat relevan, strategis dan penting. "Alasannya ada tiga, pertama kalau korupsi itu didekati hanya dengan menindak orang padahal sistem yang memproduksi kejahatan itu tidak ditangani, kita sebenarnya sedang menertawakan diri sendiri, seolah-olah kalau pelaku korupsi itu selesai. Padahal tidak," kata dia.
Kedua, kalau negara ini ingin hebat yang harus dibangun itu adalah kompetensi sistem serta orangnya. "Kami dengar beliau kemarin baru mencopot beberapa orang? Kan kompetensi orang harus dibangun. Itu sebabnya kemudian, mudah-mudahan temuan kami ini akan kita sampaikan, bukan hanya sistemnya, kita juga menginginkan standar kompetensi minimal orang harusnya seperti ini," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
