Rabu 30 Oct 2013 23:08 WIB

PKS SULUT: Keutuhan NKRI Harga Mati

Simpatisan PKS melakukan aksi freezmob dalam menyambut Ramadhan di jalan Surapati Bandung, Ahad (7/7).
Foto: Antara/Agus Bebeng
Simpatisan PKS melakukan aksi freezmob dalam menyambut Ramadhan di jalan Surapati Bandung, Ahad (7/7).

REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Utara menyatakan, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati bagi partai tersebut.

"Semua kader partai sudah tahu sebab itu adalah amanah DPP serta majelis syuro PKS jadi wajib dilakukan," kata Sekretaris DPW PKS Sulawesi Utara Amir Liputo di Manado, Rabu.

Amir mengatakan pada rapat kerja nasional PKS, amanah yang disampaikan adalah seluruh kader PKS harus berada di garda terdepan untuk membela keutuhan NKRI tidak boleh tidak.

Ia mengatakan memang pada setiap kader PKS itu ditanamkan jiwa militan dan loyalitas kepada partai, tetapi yang harus diingat dan menjadi pegangan bahwa ketika negara meminta, maka loyalitas dan militansi itu menjadi milik negara.

"Kami lebih memilih kader yang loyal pada negara bukan hanya untuk partai, karena kita ini hidup di Indonesia, demikian juga dengan anak cucu nanti," katanya.

Jika NKRI tidak dipertahankan, maka nasib anak cucu kita nanti tidak akan menentu karena mendapatkan peninggalan negara yang kacau dan tidak utuh, sebaliknya kalau NKRI dipertahankan sebagai harga mati dan loyalitas menjadi semangat seluruh kader maka warisan bagi mereka adalah damai dan sejahtera, kata Amir.

Amir mencontohkan kalau untuk daerah-daerah di bagian timur Indonesia seperti Papua dimana disana didiami oleh sebagian besar penduduk non muslim, maka yang akan dipilih sebagai kader adalah dari situ juga. Karena menurutnya yang paling mengerti keinginan dan hasrat masyarakat di situ adalah orang daerah juga.

"Maka kami menentukan hal itu wajib dilakukan, begitu juga dengan di Sulawesi Utara kalau di Sitaro, Sangihe dan Talaud maka yang kami tunjuk adalah saudara-saudara dari daerah itu, sebab nanti mereka akan menjadi wakil rakyat bukannya agama," kata Amir.

Ia menegaskan, hal tersebut sudah sangat dipahami seluruh kader, karena itu juga maka harmonisasi hubungan dengan sesama pemeluk agama dan etnis untuk menjaga persatuan dan keutuhan NKRI menjadi kewajiban yang harus dimiliki setiap kader.

Ia menambahkan mereka adalah partai terbuka, maka keterbukaan itu dinampakan dalam bentuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI dengan sikap kesatrian.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement