REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA – Penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) untuk menekan angka kemacetan lalu lintas Surabaya dinilai berpotensi menimbulkan polemik. Sebab, ada pembatasan akses jalan bagi masyarakat.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya Sachiroel Alim mengatakan, pemberlakuan tarif itu tentunya harus dikaji terlebih dahulu. Masyarakat tidak mungkin semudah itu menerima sistem ERP, karena hal tersebut merubah kebiasaan mereka sehari-hari.
“ERP sebenarnya tidak perlu digembor-gemborkan dulu, karena konsepnya saja masih belum pasti. Jangan sampai ini menimbulkan polemik di masyarakat,” kata Sachiroel saat dikonfirmasi Republika, Selasa (29/10).
Dia mengatakan, Pemerintah Kota Surabaya perlu menyediakan angkutan massal yang memadai terlebih dahulu. Di samping itu, kenyamanan dan kemampuan publik dalam membayar ongkosnya harus diperhatikan, sehingga ada pertimbangan bagi masyarakat.
Menurut dia, biar warga Surabaya sendiri yang memutuskan dalam beralih ke angkutan publik karena pertimbangan hemat dan ketepatan waktu. Belum lagi kenyamanan masyarakat juga harus terpenuhi, salah satunya dengan penyediaan jumlah armada monorel serta tram yang memadai.
“Jakarta itu berhasil mengalihkan animo publik menggunakan kereta commuter line, tapi kenyamanannya belum terpenuhi. Jangan sampai itu terjadi juga di Surabaya,” ujar dia.
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menambahkan, penerapan fasilitas itu tentunya dibarengi dengan beroperasinya monorel dan tram. Dengan begitu, ada pilihan bagi masyarakat untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi.
“Bukan hanya itu, angkutan kota yang beroperasi juga akan mengalami peremajaan sehingga timbul rasa nyaman bagi masyarakat,” ujar dia.
Rencananya akan ada 50 jalan raya yang dinilai rawan macet dan dilintasi monorel serta tram, menerapkan ERP. Dengan memberlakukan tarif, maka volume kendaraan yang melintas di sejumlah jalan dapat berkurang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika