REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Rajawali Foundation Nico S Hardjanto sepakat bila pengumuman daftar pemilih tetap (DPT) ditunda untuk memperbaiki akurasi data sehingga dapat mencegah kekisruhan yang mungkin terjadi dalam pemilu 2014 nanti.

"Saya sepakat dengan penundaan penetapan DPT agar lebih akurat, karena DPT ini kan sumber kekisruhan pemilu, kalau DPT akurat maka kisruh pemilu bisa dicegah," katanya di Jakarta, Senin (28/10).

Menurut Nico Hardjanto, sejumlah permasalahan seperti perbedaan data sementara Komisi Pemilihan Umum dengan Kementerian Dalam Negeri juga perlu segera diselesaikan untuk menghindari perselisihan paham.

Ia menambahkan, KPU tidak perlu terburu-buru, mengingat pentingnya akurasi DPT dalam pemilu.

"Saya kira waktunya masih ada untuk memperbaiki DPT tersebut," katanya.

KPU menunda penetapan DPT setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan pengawas Pemilu. DPT sedianya akan ditetapkan pada 23 Oktober 2013 namun ditunda hingga 4 November 2013. Penundaan diumumkan KPU dalam rapat terbuka rekapitulasi DPT di Jakarta, Rabu (23/10).

Dalam rapat terbuka yang juga dihadiri oleh perwakilan parpol peserta Pemilu 2014, KPU mendapatkan banyak desakan untuk melakukan penundaan karena dinilai masih ada data tidak valid, seperti kegandaan pemilih, tidak terdaftarnya pemilih, bahkan pemilih siluman.

Selama dua pekan penundaan tersebut, KPU mengaku akan kembali melakukan penyandingan data dengan para pihak yang mempunyai data banding dengan data KPU.

"Kebanyakan masalahnya adalah keterangan data nihil atau variabel datanya kosong. Itu menjadi masalah walaupun sebenarnya secara faktual orangnya ada," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad

merekomendasikan pengunduran rekapitulasi dan penetapan DPT nasional untuk Pemilu 2014, karena masih ditemukan banyak masalah pada nomor induk kependudukan (NIK).

Dia mengatakan telah terjadi perubahan angka daftar pemilih yang cukup siginifikan sejak dari data daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4), daftar pemilih sementara (DPS), DPS hasil perbaikan, hingga ke DPT.

Sebelumnya, DPT yang diunggah ke Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) milik KPU sebanyak 186 juta pemilih. Jumlah tersebut belum termasuk satu kabupaten di Provinsi Papua, yaitu Nduga dan 11 kabupaten- kota di Papua Barat.

Sementara Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencapai jumlah pemilih sebesar 190 juta dari total penduduk 237,6 juta (menurut data BPS 2010).

Ikuti Whatsapp Channel Republika