REPUBLIKA.CO.ID, MIMIKA -- Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Mimika, Papua, mengingatkan jajaran pemuda di wilayah itu tidak terprovokasi dengan berbagai isu yang beredar terkait proses Pilkada yang sementara berlangsung.
Ketua KNPI Mimika, Dionisius Mameyao, kepada Antara di Timika, Senin, mengatakan proses Pilkada Mimika diharapkan berjalan sebagaimana mekanisme yang berlaku.
Kandidat yang tidak puas dengan hasil Pilkada Mimika diharapkan dapat menempuh proses hukum melalui lembaga peradilan, bukan malah mengerahkan massa untuk melakukan aksi anarkisme.
"Kita semua berharap proses Pilkada Mimika sampai pada titik akhir berjalan dengan damai. Kalaupun ada ketidakpuasan, silakan gugat melalui jalur peradilan," ujar Dionisius usai memimpin perayaan HUT ke 85 Hari Sumpah Pemuda tingkat Kabupaten Mimika bertempat di SMK Taruna Timika, Senin.
Sejak awal, katanya, KNPI Mimika menyatakan sikap netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada Mimika.
KNPI Mimika, tegas Dion, sejak awal juga meminta agar 11 pasangan kandidat harus siap menerima kekalahan. Tidak itu saja, penyelenggara mulai dari KPU, Panwaslu hingga perangkat di bawahnya juga harus bekerja jujur dan profesional sesuai aturan penyelenggaraan Pemilu.
"Selama ini kita sering lupa bahwa penyelenggara juga harus membuat pernyataan sikap bahwa mereka harus bekerja jujur, independen dan profesional karena kadang-kadang mereka-mereka ini juga yang sering membuat masalah," katanya.
Dionisius mengatakan jika tahapan Pilkada Mimika tidak berjalan sebagaimana mestinya maka hal itu menjadi sebuah kerugian bagi pembangunan daerah.
"Pemuda Mimika tidak boleh terprovokasi dengan isu-isu dan pesan singkat yang beredar. Kita harus tetap tenang. Percayakan sepenuhnya kepada KPU untuk bekerja. Kalau mereka salah atau keliru, silakan digugat," kata Dionisius.
Agenda rapat pleno KPU Mimika tentang penetapan perolehan suara 11 pasangan cabup-cawabup Mimika periode 2013-2018 sedianya telah digelar pada Sabtu (26/10).
Namun rapat pleno KPU Mimika yang berlangsung di Gedung Eme Neme Yauware Timika itu berlangsung ricuh lantaran adanya protes keras dari para saksi.
Sebagian besar saksi keberatan digelarnya rapat pleno KPU Mimika pada Sabtu (26/10) lantaran hari itu bertepatan dengan HUT Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua.
Setelah berkoordinasi dengan jajaran Muspida Mimika, KPU setempat akhirnya memutuskan menunda penyelenggaraan rapat pleno penetapan perolehan suara 11 kandidat ke hari Rabu (30/10).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
