REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masalah proyek gedung baru DPR yang sudah dibatalkan dan pelaksanaan kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010 menjadi bahasan yang disampaikan Ketua DPR, Marzuki Alie, saat memberikan kesaksian saat diminta keterangannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi, pekan lalu.
Hal itu disampaikan Marzuki dalam keterangannya yang diterima Ahad (27/10). Dikatakannya, dia dimintai keterangan saat itu sebagai saksi mantan ketua umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.
"Saya ditanyakan mengenai dua hal utama, yaitu seputar pelaksanaan kongres ke II PD di Bandung mengenai dugaan money politic. Jadi bukan mengenai proyek Hambalang, karena saya tidak tahu.vYang kedua yaitu seputar rencana proyek pembangunan Gedung Baru DPR yang kini sudah dibatalkan pelaksanaannya," jelasnya.
Awalnya, dia mengetahui proyek itu karena ada fraksi di DPR yang melaporkan soal pembagian uang terkait gedung baru, tapi tidak merata. “Dikiranya saya yang mengatur, saya marah waktu itu. Sebelumnya saya sudah mencari tahu juga mengenai proyek tersebut dengan memanggil beberapa beberapa BUMN."
Pihaknya pun memanggil Menteri BUMN saat itu, Mustofa Abu Bakar dan menyampaikan bahwa cara BUMN-BUMN itu tak benar dengan memberikan uang. Dia meminta Menteri BUMN menindaknya. Lalu, menteri mengirimkan deputi konstruksi untuk menemuinya. "Untuk apa saya temui? Saya juga khawatir kalau saya temui nanti disangka ada apa-apanya,” jelasnya yang kemudian memutuskan untuk menghentikan proyek tersebut.
Mengenai kaitannya Marzuki dipanggil sebagai saksi Anas dan kemudian ditanyakan proyek gedung baru DPR, dia mengatakan, awalnya bingung, namun baru mengetahui saat dijelaskan bahwa Anas terindikasi ada kaitannya dengan proyek tersebut.
“Saya datang ke KPK dengan pikiran positif karena bukan diperiksa tapi dimintai keterangan terkait tersangka AU dalam proyek Hambalang dan lain-lain. Nah, yang lain-lain itulah yang kemudian diungkap bahwa mereka sedang menyelidiki dugaan keterkaitan AU dengan proyek Gedung Baru DPR,” tegasnya.
Bahasan kedua yang disampaikannya ke KPK adalah soal soal uang yang mengalir di kongres, bukan mengenai proyek hambalang. Disampaikannya, dia tahu itu setelah kongres. Soal dari mana uang dan dari siapa uang mengalir, dia mengatakan, "Itu urusan pihak yang berwajib dan itu urusan partai.”
Marzuki mengatakan, soal kasus Hambalang pertanyaan penyidik justru tidak relevan, makanya dia tak tanggapi karena tidak mengetahuinya. Dia menegaskan, dia mencari uang bukan dari jabatannya di DPR. "Saya cari uang melalui bisnis," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika