REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat mengatakan peluang kerja keperawatan di luar negeri terbuka lebar bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Sebab negara maju seperti AS, Jepang, dan negara-negara di Eropa saar ini mengalami pertumbuhan masyarakat berusia tua (the aging society) yang sudah tidak produktif lagi. Akibatnya, mereka membutuhkan tenaga kerja guna merevitalisasi ekonominya termasuk keperluan untuk merawat para orang tua.
"Ada jutaan peluang kerja sebagai perawat di mancanegara," kata Jumhur pada keterangan pers yang diterima Republika di Jakarta, Rabu (23/10).
Jumhur menjelaskan, di luar negeri dunia memberi penilaian terbaik bagi TKI. TKI, kata dia, dikenal unggul di semua bidang. "Setiap ketemu pengguna di luar negeri, mereka mengatakan sangat puas dengan kualitas pekerja kita," ujarnya.
Menurut Jumhur TKI yang bekerja sebagai engineer di Timur Tengah disenangi pengguna, begitu juga dengan TKI perawat disayangi di Jepang dan negara lainnya, termasuk, mereka yang bekerja di kapal pesiar, terapi spa, perhotelan, konstruksi hingga di sektor rumah tangga disukai para penggunanya.
Keunggulan TKI tersebut, kata Jumhur, tidak terlepas dari upaya BNP2TKI untuk terus meningkatkan penempatan TKI formal sekaligus pada saat bersamaan mengurangi penempatan TKI informal seperti PLRT.
Peningkatan itu didapat dari promosi gencar TKI formal ke mancanegara baik melalui roadshow, marketing intelligence dari perwakilan di luar negeri maupun dari employment business meeting BNP2TKI yang diadakan di luar negeri.
“Keunggulan TKI bisa dilihat dari aspek hard skill seperti kompetensi mereka. Sementara kelemahannya hanya satu yaitu kemampuan bahasa Inggrisnya,” ujar Jumhur.
Karena itu, lanjut Jumhur, BNP2TKI terus bekerjasama dengan pusat-pusat unggulan (center of excellence) seperti dunia pendidikan dan asosiasi profesi untuk meningkatkan kualitas bahasa Inggris mereka.
BNP2TKI juga meningkatkan penempatan TKI formal melalui skema penematan kerjasama antarpemerintah (G to G) ke Korea Selatan, Timor Leste, dan Jepang.