REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Pusat Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Carel Ticualu membantah pihaknya dianggap sering mendiskreditkan Partai Demokrat.
"Kami tidak menyerang siapapun," kata Carel kepada wartawan di Jakarta, Rabu (23/10).
Carel menyatakan, selama ini aktifitas kegiatan PPI mengarah kepada peningkatan kesadaran politik di masyarakat. Kegiatan itu misalnya dilakukan lewat forum diskusi yang rutin diselenggarakan PPI sepekan sekali.
"Kami hanya melakukan kajian terhadap isu yang berkembang, dalam rangka membangun bangsa dan negara," ujarnya.
Ia enggan merisaukan desakan pembubaran PPI sebagaimana disuarakan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf. Menurutnya, desakan itu tidak memiliki dasar karena bertentangan dengan UU Ormas. "Kami terkejut, kami berpikir apakah Ketua Fraksi tidak membaca UU ini?" katanya.
Pengurus Pusat PPI lainnya, Ma'mun Murod Al Barbasy menilai keinginan membubarkan PPI sebagai wujud sikap fasis. "Keinginan membuarkan itu fasis," ujarnya.
Menurutnya Demokrat sebagai organisasi yang mapan tidak mengindahkan kaidah demokrasi yang tertera dalam AD/ART partai. Hal ini, kata Ma'mun, tampak dari sikap otoriter pengurus DPP Demokrat terhadap kader yang terlibat sebagai pengurus PPI.
"Organiassi yang mapan dan demokratis harus mengacu pada aturan AD/ART dan aturan demokrasi untuk menggeser orang, tapi untuk memecat orang Anas tidak ada aturan. Jangankann surat sms dan bbm tidak ada. Apalagi surat peringatan," katanya.
Sebelumnya Demokrat memberhentikan Saan Mustopa sebagai Sekretaris Fraksi Demokrat di DPR dan Gede Pasek Suardika sebagai Ketua Komisi III DPR. Keduanya dicopot dari jabatan usai menghadiri deklarasi ormas PPI di kediamaman Anas Urbaningrum, Duren Sawit, Jakarta Timur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
