REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wasekjen DPP PDI Perjuangan, Achmad Basarah angkat bicara soal tudingan sejumlah elite Partai Golkar yang menyebut partainya ingin merebut posisi Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten. Basarah menyatakan sampai saat ini PDI Perjuangan tidak pernah mencampuri urusan hukum yang dijalani Atut di KPK. 

"Kita ikuti aturan yang berlaku, kita tidak perlu terburu-buru," kata Basarah di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (23/10).

Basarah meminta elite Golkar tidak mencapuradukan persoalan hukum dengan politik. Karena bisa berujung pada bentuk intervensi hukum atas kasus dugaan suap di Pilkada Lebak yang sedang ditangani KPK. 

Himbauan Golkar agar semua partai menghormati proses hukum jangan hanya dialamatkan kepada PDI Perjuangan. Namun, juga berlaku untuk semua elite politik partai, termasuk Golkar. "Himbauan Bung Bamsoet (Bambang Soesatyo Golkar) berlaku untuk semua elite partai dan pemerintahan," katanya.

Basarah membantah Rano Karno selaku Wakil Gubernur Banten punya ambisi menggoyang Atut. Menurutnya Rano hanya menginginkan pemerintahan Banten tetap berjalan normal meski pun Sang gubernur tengah menghadapi proses hukum. 

"Wagub Banten lebih pada keinginan agar pemerintahan Banten tidak stagnan. Karena gubernurnya sedang mengalami kasus hukum. Jangan dilihat sebagai upaya mengganti posisi," ujarnya.

Sebelumnya politisi Golkar Bambang Soesatyo dan Ace Hasan Syadzily meminta PDI Perjuangan jangan terburu-buru menaikan Rano Karno sebagai Gubernur Banten. Karena proses hukum yang dijalani Ratu Atut masih berlangsung. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika