REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Perdebatan mengenai perkebunan sawit yang dinilai menghabiskan lahan hutan dan menggusur lahan pertanian bahan pangan lain dibantah Guru Besar Ilmu Tanah IPB, Profesor Supiandi Sabiham.
Ia menilai tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan atas perkebunan sawit. Menurut dia, selama ini sawit lebih sering menjadi objek black campaign dalam bisnis komoditas.
Ditemui di sela-sela Konferensi Internasional Himpunan Ahli Ilmu Tanah Asia Timur dan Tenggara (ESAFS) bertema 'Lahan untuk Ketahana Pangan dan Energi' di IPB International Convention Center, Senin (21/10), Profesor Supiandi menegaskan tidak semua produk sawit Indonesia yang belakangan dipertanyakan 'kehijauannya' oleh pasar dunia merupakan produk pertanian hasil perambahan hutan.
Ada juga lahan perkebunan sawit yang digarap dilahan yang sebelumnya rusak. "Sawit justru penyelamat, buka perusak," kata Profesor Supiandi.
Minyak sawit yang saat ini menjadi sumber minyak nabati utama dunia telah menggeser minyak kedelai dan biji matahari. Belum lagi produk sampingan yang bisa dihasilkan dari sawit. Sehingga, Profesor Supiandi memandang tak dapat dihindari jika ada konflik kepentingan bisnis di sana.
Lahan gambut Indonesia yang luasnya 14,9 juta hektare juga dinilai potensial bagi perkebunan sawit. Sawit dapat tumbuh baik di lahan gambut jika manajeman airnya baik, ketahanan terhadap oksidasi lahan dijaga, pembukaan lahannya dilakukan tanpa bakar, serta menyediakan penutup tanah.
"Perkebunan sawit di lahan gambut akan menguragi emisi karbon karena digunakan dalam fotosintesis," jelas Profesor Supiandi.
Sayangnya, lahan gambut lebih rentan terhadap kerusakan dibandingkan dengan lahan mineral. Pemulihan fungsi ekosistem lahan gambut pun butuh waktu yang lama.
Cara yang paling mungkin dilakukan untuk lahan gambut yang rusak saat ini adalah rehabilitasi lahan, bukan restorasi. Rehabilitasi dengan memanfaatkan lahan rusak untuk kegiatan lain seperti perkebunan. Ia menilai fungsi perkebunan hampir mirip dengan fungsi hutan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika