REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota komite konvensi Partai Demokrat, Effendi Gazali mengakui kalau proses pemilihan capres yang melibatkan 11 tokoh itu berjalan hambar dan berlangsung kurang punya greget. "Tidak usah bicara (konvensi) jadi hambar. Sementara (proses konvensi) sudah hambar," kata Effendi di Jakarta, Sabtu (19/10).
Penyebabnya, ujar dia, para peserta konvensi berkomitmen untuk tidak saling menjegal. Dengan kata lain, tidak ada kontestasi atau persaingan.
Sementara, konvensi yang baik merupakan persaingan untuk mendebat setiap gagasan peserta lainnya. Dia mencontohkan bagaimana persaingan Barack Obama dan Hillary Clinton di Amerika Serikat saat masih berkampanye menuju kursi presiden negara adidaya itu.
Kedua calon pemimpin tersebut saling menyampaikan gagasan dan pendapatnya mengenai isu-isu penting. Seperti masalah aborsi di AS atau invasi militer di Irak. "Semuanya saling berargumen dan berusaha menyisihkan," kata Effendi.
Proses tersebut merupakan ajang untuk menstimulasi keluarnya ide-ide brilian dan melaksanakan komunikasi politik yang sehat di antara peserta dan masyarakat umum.
"Seharusnya kontestasi itu juga muncul di konvensi Demokrat. Misalnya, Gita Wirjawan ditanya bagaimana pendapat Anda tentang isu impor atau lainnya. Kemudian dihadapkan dengan pendapat Dahlan Iskan dan lain lain dalam melakukan sesuatu kebijakan. Bukan saling menyerang tapi bersaing," katanya.
Effendi mengaku sudah menyampaikan perihal pentingnya kontestasi peserta konvensi tersebut ke 16 anggota komite lainnya. "Saya sudah bilang ke dalam (komite), kontestasi itu perlu, dan semua harus saling menyisihkan. Semua kontestasinya perlu terlihat," katanya.
Semua peserta konvensi, kata Effendi, memang perlu didorong untuk menerapkan kontestasi tersebut. "Itu baru seru, tidak hambar-hambar saja," katanya.
Komite konvensi juga telah mengundang empat tokoh untuk menjadi tim audit yang mengawasi berbagai survei politik berkaitan dengan pemilu 2014. Tiga di antaranya adalah pakar psikologi politik Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk, pakar sosiologi UI Thamrin Tamagola, dan pakar ilmu kebijakan publik UI Andrinof Chaniago.
"Seorang lagi saya lupa namanya, tapi mereka dan komite sudah bertemu dan sudah banyak berdiskusi," ujar Effendi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika