REPUBLIKA.CO.ID, Sistem perekrutan anggota dan pengurus Partai Komunis Cina yang melibatkan komite partai dan masyarakat dinilai setidaknya meminimalkan jumlah kasus korupsi. Saat penyeleksian, komite dan warga mengedepankan kapasitas dan moralitas calon
"Antikorupsi sudah menjadi norma untuk penilaian, baik oleh komite partai maupun masyarakat," kata Eva, anggota Komisi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, ketika dihubungi dari Semarang, Kamis (17/10).
Eva, di sela kunjungannya di Tanqiao Community Center, Pudong Shanghai, Cina,menilai proses menjadi anggota Partai Komunis Cina (PKC) relatif amat berat. Rupaya. pencalonannya harus mendapat persetujuan komite partai dan masyarakat.
"Mereka melalui masa percobaan berkali-kali, minimal dua kali, sebelum Partai Komunis China mengumumkan daftar nama bakal calon maupun yang berstatus calon kepada publik," ucapnya.
Eva bersama 14 kader PDI Perjuangan lainnya memenuhi undangan dari PKC untuk belajar beberapa persoalan pembangunan di sekolah partai negara tersebut, mulai Senin (14/10) hingga 23 Oktober mendatang.
Sebelum mereka menjadi anggota PKC, lanjut Eva, komite akan meneliti kapasitas, moralitas, rekam jejak serta latar belakang sosial semacam penelitan khusus (litsus) zaman Orde Baru (Orba) guna mengetahui pasangan hidup (istri/suami), famili, dan orang tua. Selain itu komite mendapat input masukan dari masyarakat yang dibuka selama tujuh hari.
Bahkan, kata Eva, ada anggota yang harus menjalani masa tunggu selama 25 tahun sebelum mempunyai kartu anggota PKC. Prinsipnya, kader harus memenuhi syarat moralitas seperti jujur, berkomitmen dan memiliki martabat tinggi.
"Selain itu, mereka harus memiliki kapasitas kepemimpinan dalam tugas pengorganisasian masyarakat perkotaan," kata Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu yang juga pimpinan delegasi PDI Perjuangan dalam kunjungan tersebut.
Mereka yang akan menjadi pengurus partai, sebelumnya harus diusulkan oleh kelompok masyarakat setempat. Misalnya, di Shanghai maka ia harus diusulkan oleh masyarakat kota, sedangkan pengurus di perdesaan yang mengusulkan masyarakat desa.
Apakah PDI Perjuangan akan menerapkan sistem yang sama? Eva mengatakan,"Sebenarnya sudah ada departemen rekrutmen, tetapi belum pakai standar/sertifikasi kualifikasi seperti di Cina. PDI Perjuangan kelak harus menggunakan syarat-syarat yang lebih ketat lagi."
Ikuti Whatsapp Channel Republika