REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat mengungkapkan sebanyak 497 kabupaten/ kota sudah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"Kecuali satu yaitu Kabupaten Nduga di Papua karena masih dalam konflik," kata anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (16/10).
Menurut Ferry, KPU berencana akan mengumumkan DPT itu secara bertahap, yaitu untuk propinsi pada 18 Oktober dan nasional pada 23 Oktober 2013.
KPU Pusat tidak akan menunda pengumuman DPT nasional, persoalan-persoalan yang sebelumnya mencuat seperti tidak lengkapnya NIK, alamat, atau tempat tanggal lahir pemilih sudah teratasi dan diperbaiki atas rekomendasi beberapa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas pemilu (Panwaslu) tingkat Kabupaten/ Kota.
KPU pun telah membenahi persoalan data ganda. "Ada 900 ribuan data ganda dan itu sudah kami hapus semua," ungkap Ferry.
Selain itu ia juga bertekad mengoptimalkan segala upaya untuk menyusun DPT dengan data yang benar, akurat, valid, dan paling mutakhir. Jika hasil KPU Kabupaten/ Kota sudah masuk secara keseluruhan, maka KPU Pusat akan mengkroscek lagi dengan sistem informasi data pemilih (sidalih).
"Kami pastikan proses penetapan data pemilih ini tidak akan terganggu. Jumlah data yang masuk ke sidalih sejauh ini mencapai 183.321.366 dari total perkiraan 186-187 juta pemilih. Sedangkan angka dalam Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) milik Kementerian Dalam Negeri sebanyak 190 juta," papar Ferry.
Diutarakan Ferry, ada beberapa propinsi yang belum masuk ke Sidalih seperti Jawa Tengah kurang lebih sekitar dua juta, di Aceh kurang lebih sekitar 200 ribu, Papua Barat belum seluruhnya masuk, di Jawa Barat kurang lebih satu juta di Maluku kurang lebih 100 ribu. Yang belum masuk sekitar kurang lebih empat juta.
Data Jateng, Jabar, Aceh, belum masuk ke Sidalih adalah karena faktor teknis seperti kecepatan dalam mengunggah data dan mengirimkannya ke pusat. "Tidak ada masalah yang berarti terkait belum terkirimnya data tersebut," kata Ferry menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika