REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Kompolnas Edi Hasibuan mengatakan Polri ke depan sebaiknya dapat meningkatkan kualitas penanganan korupsi. Demikian dikatakan Edi seusai rapat di DPR, Jakarta, Rabu (16/10).

"Jumlah penanganan kasus korupsi di Polri jauh lebih besar dari KPK, tapi yang perlu ditingkatkan adalah kualitasnya. Ini juga tidak bisa menyalahkan Polri, karena penanganan korupsi di Polri belum terintegrasi seperti di KPK di mana jaksa dan Pengadilan Tipikor terintegrasi," ujarnya.

Memang, Edi melanjutkan, banyak kendala yang muncul. Tiga lembaga penegak hukum itu seringkali tidak sejalan dan tidak satu visi.

"Kendala lain karena UU yang mengatur Polri tidak bisa melakukan penyadapan (taping) karena harus minta izin pengadilan. Ini merupakan dilema Polri dalam penanganan korupsi," ungkap Edi.

Menurut Edi, jika dimungkinkan kasus korupsi langsung dibawah Kapolri. "Kami berharap dengan Kapolri yang baru penanganan korupsi bisa dimaksimalkan," katanya menegaskan.

Ia juga berharap Komjen Sutarman yang menjadi calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Pol Timur Pradopo dapat lebih aktif dalam penanganan korupsi. Rusdy Nurdiansyah

Ikuti Whatsapp Channel Republika