REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -– Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali secara mendadak memberikan pernyataan pers terkait sejumlah isu yang berkembang belakangan. Kali ini, giliran kasus di daerah yang melibatkan pejabat-pejabatnya memiliki kekerabatan.
Meski tak menyebut secara langsung, tetapi Presiden SBY menyinggung adanya posisi di jajaran pemerintah daerah yang diisi oleh kerabat-kerabatnya sendiri. Hal tersebut merujuk pada Pemda Banten yang hampir pucuk pimpinan daerah diisi oleh kerabat dan keluarganya sendiri. Presiden mengatakan hal tersebut tidaklah patut.
“Meskipun UUD 1945 maupun UU tidak pernah membatasi siapa menjadi apa posisi di pemerintahan, apakah ayah, ibu, anak, adik itu menduduki posisi-posisi di jajaran pemerintahan, tetapi saya kira, kitalah yang mesti memiliki norma batas kepatutan. Yang patut itu seperti apa, yang tidak patut juga seperti apa,” katanya di Istana Merdeka tak lama setelah pertemuan dengan Perdana Menteri India, Manmohan Singh, Jumat (11/10) petang.
Tak hanya menyinggung ketidakpatutan pemerintahan daerah dikuasai oleh keluarga yang sama, Presiden SBY pun mengingatkan bahayanya ketika kekuasaan politik menyangkut dengan kekuasaan untuk melaksanakan bisnis. Menurutnya, potensi godaan dan penyimpangannya bisa sangat besar.
“Kalau melebihi kepatutannya, godaannya datang dan kekuasaan yang ada di satu orang atau keluarga yang kain mengait memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan. Bangun kehidupan pemerintahan dan bernegara yang baik. Kalau itu wajar, patut, maka tidak akan membawa keburukan apapun,” katanya.
Ia pun meminta agar masyarakat lebih aktif untuk menentukan dan mengawasi kekuasaan pemerintah daerahnya. Terlebih lagi ketika kekuasaan politik itu diiringin dengan kepentingan bisnis. “Jangan karena UUD tidak melarang, UU tidak melarang, tapi kita yang memilih pilihan yang patut dan pilihan yang bijak,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
