REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diminta secepatnya melakukan lobi ke DPR bila ingin parlemen mengesahkan Perppu soal Mahkamah Konstitusi.
"Perppu itu berlaku atau tidak tergantung pada DPR. Mungkin menjadi batal dan itu akan jadi insiden ketatanegaraan. Presiden perlu melakukan pengkondisian yang cermat terhadap DPR sehingga mulus nantinya Perppu yang diajukan," saran anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari di Jakarta, Senin (7/10).
Ia juga menyarankan agar semua hakim MK diganti. "Untuk solusi krisis di MK, ganti semua hakim MK karena semua putusan kontroversial dan dicurigai suap," kata politisi PDI Perjuangan tersebut.
Untuk perekrutan calon hakim MK ke depan, ia menegaskan perlu diperbaiki dengan mengintegrasikan perspektif antikorupsi.
"Misalnya KPK menyelenggarakan tes psikologi untuk menjajaki potensi integritas dan komitmen kandidat hakim. Sehingga keputusan politik DPR, Presiden, MA lebih akuntabel karena dikaitkan dengan upaya kita untuk memberantas korupsi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika