REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kerja sama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) menuai kritik dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB). Ketua fraksi, Marwan Jakfar mengatakan kerja sama ini berpotensi menciptakan penyelenggaraan pemilu yang tidak sehat. 

"Jangan sampai ada kecurangan mengakibatkan politik yang tidak sehat," kata Marwan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (1/10). 

Marwan mengatakan, pelibatan militer dalam kegiatan sipil seperti pemilu boleh saja dilakukan. Namun seharusnya tidak menyangkut hal-hal yang bersifat substasi seperti data suara. "Dalam konteks pengamanan oke. Tapi kalau pengamanan data KPU itu tugas KPU," ujar Marwan.

Dalam berbagai kegiatan politik, militer mesti berada dalam posisi netral. Mereka tidak boleh masuk terlalu mencampuri hajat sipil seperti pemilu. "Militer harus netral. Tidak boleh infiltrasi," katanya.

Marwan meminta Ketua KPU menjelaskan kepada publik isi kerja sama yang mereka lakukan dengan Lemsaneg. Menurutnya publik berhak mengetahui kewenangan apa saja yang dimiliki Lemsaneg selama pemilu sesuai kesepakatan. "Ketua KPU harus menjelaskan MoU yang dilakukan sehingga tidak timbul kecurigaan yang lain," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika